DPN Bahas Tata Kelola Timah: Bahlil Minta Libatkan Masyarakat

dpn bahas tata kelola timah: bahlil minta libatkan masyarakat jakarta, belitongekspres.com – tata kelola timah terus menjadi sorotan nasional. dalam rapat dewan pertahanan nasional (dpn) yang digelar di aula bhinneka tunggal ika, kementerian pertahanan ri, jakarta, kamis (11/9/2025), isu pengamanan dan penertiban sumber daya alam, khususnya sektor pertimahan, dibahas secara mendalam. rapat penting ini diwarnai dengan dorongan menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia agar pengelolaan timah tidak hanya terfokus pada korporasi besar, melainkan juga melibatkan masyarakat secara langsung. rapat strategis bahas timah babel rapat dpn dipimpin langsung menteri pertahanan sjafrie sjamsoeddin selaku ketua harian dpn, dengan didampingi wakil menteri pertahanan donny ermawan taufanto sebagai sekretaris dpn. baca juga:penyelundupan timah asal babel ke thailand: nahkoda kapal jadi tersangka hadir pula jajaran penting, di antaranya panglima tni jenderal agus subiyanto, kepala badan intelijen negara (bin) m. herindra, serta kepala staf dari tiga matra tni. tak hanya unsur pertahanan dan intelijen, rapat ini juga diikuti sejumlah menteri strategis, seperti menteri esdm bahlil lahadalia, menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sekaligus kepala badan industri mineral brian yuliarto, menteri keuangan purbaya yudhi sadewa, serta menteri imigrasi dan pemasyarakatan agus andrianto. dari sisi industri, hadir pula direktur utama pt timah, restu widiyantoro. rapat dimulai dengan paparan dirut pt timah mengenai kondisi terkini pertambangan timah, termasuk dinamika yang terjadi di bangka belitung (babel). restu mengungkapkan, maraknya penambangan ilegal membuat produksi perusahaan belum bisa optimal. ia menyampaikan dua usulan strategis, yakni penertiban penambangan liar dan penataan tata kelola pertambangan agar lebih terintegrasi. baca juga:kasus korupsi timah: divonis 14 tahun, hendry lie ajukan kasasi bahlil: tata kelola harus libatkan masyarakat menjawab pertanyaan wartawan usai rapat, bahlil menegaskan bahwa tata kelola sumber daya alam, khususnya timah, harus diarahkan pada penguatan pt timah sebagai perusahaan utama. hal itu sejalan dengan fakta bahwa 89 persen dari total izin usaha pertambangan (iup) timah di bangka belitung berada di bawah kendali pt timah. “yang pertama adalah menata pt timah agar kuat, sehingga bisa benar-benar menjadi tulang punggung sektor pertimahan nasional,” ujar bahlil di istana kepresidenan, jakarta, seperti dilansir dari antara. namun, ia menekankan bahwa penguatan pt timah harus berjalan beriringan dengan pelibatan masyarakat lokal. menurutnya, koperasi dan umkm di babel harus diberi ruang dalam pengelolaan iup pt timah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata. baca juga:kasus penyelundupan timah kembali terkuak, terus lolos keluar babel “saya meminta agar implementasinya tetap melibatkan masyarakat. koperasi, umkm, hingga pelaku ekonomi lokal harus menjadi bagian dari kerja di wilayah iup pt timah. tentunya dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat,” tegas bahlil. isu lain yang dibahas selain tata kelola timah, rapat dpn juga membahas sejumlah isu terkait. menteri keuangan purbaya yudhi sadewa menyoroti kaitan aktivitas ilegal dengan aspek bea cukai, khususnya terkait penyelundupan yang kerap merugikan negara. menteri imigrasi dan pemasyarakatan agus andrianto mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing di sektor pertambangan. ia menekankan pentingnya regulasi dan koordinasi antar-instansi agar keberadaan tka tidak menimbulkan masalah hukum maupun sosial. sementara itu, mendiktisaintek sekaligus kepala badan industri mineral brian yuliarto menjelaskan bahwa timah memiliki posisi strategis sebagai salah satu logam tanah jarang (rare earth) yang berperan vital dalam industri teknologi global, mulai dari perangkat elektronik hingga energi baru terbarukan. baca juga:desa wisata & tambang timah harus berdampingan demi ekonomi berkelanjutan di babel peran strategis timah nasional indonesia, khususnya bangka belitung, merupakan salah satu produsen timah terbesar dunia. dengan posisi tersebut, tata kelola yang tepat menjadi kunci agar timah tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional. pelibatan masyarakat, penertiban tambang ilegal, serta penguatan pt timah dipandang sebagai tiga pilar utama yang harus dijalankan pemerintah. melalui strategi tersebut, diharapkan industri timah indonesia dapat lebih berdaulat, mengurangi ketergantungan pada pasar luar, sekaligus meminimalisasi praktik penyelundupan yang belakangan marak terjadi. komitmen pemerintah rapat dpn ini menegaskan bahwa pengelolaan timah bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut pertahanan dan keamanan negara. timah sebagai mineral strategis memiliki dampak besar terhadap stabilitas industri nasional, daya saing global, dan kedaulatan energi di masa depan. baca juga:masyarakat babel diminta tak terprovokasi hoaks soal satgas timah “timah adalah aset bangsa. karena itu tata kelolanya harus berpihak pada kepentingan rakyat dan negara. kita ingin manfaat timah benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup bahlil.***

Tag

• # dpn 2025
• # tata kelola timah
• # bahlil lahadalia
• # penambangan ilegal
• # timah babel
• # pt timah
• # bangka belitung

Share

• 
• 
• 
• 
•