Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Tambang Ilegal, Bupati Belitung Dukung Arahan Presiden

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 15 Aug 2025 - 20:55

KOLASE: Bupati Belitung Djoni Alamsyah dan Presiden Prabowo Subianto-Ist-

“Itu sangat bagus, semangat dan arahnya jelas. Bisa kita implementasikan, terutama swasembada pangan dan kesempatan yang lebih berpihak kepada masyarakat, bukan hanya korporasi,” kata Djoni kepada Belitong Ekspres.

Soroti Maraknya Aktivitas Tambang Ilegal di Belitung

Bupati Djoni menyoroti kondisi di Belitung yang saat ini marak dugaan tambang ilegal, termasuk pengiriman timah ilegal dari Belitung ke Pulau Bangka.

Djoni meminta pihak-pihak terkait untuk segera berkoordinasi dengan Forkopimda, terutama menyangkut tambang di luar wilayah IUP Timah.

Ia menegaskan, meski kewenangan Wilayah Tambang Rakyat (WTR) berada di pemerintah pusat, rekomendasi dari bupati tetap menjadi bagian penting dalam proses perizinan.

Dorong Kemitraan Legal Penambang Rakyat

Bupati Djoni menjelaskan, mekanisme kemitraan antara penambang rakyat dengan pemegang IUP Timah dapat menjadi solusi.

Kesempatan ini bisa diberikan kepada BUMD atau Bumdes untuk berkolaborasi dengan IUP Timah agar kegiatan pertambangan berada dalam jalur resmi.

“Untuk tambang-tambang ilegal (tambang timah) tetap tidak boleh, dan memang akan kita tertibkan,” tegasnya.

Siap Tindak Dugaan Pengiriman Timah Ilegal

Terkait dugaan pengiriman timah ilegal di salah satu pelabuhan, Bupati Belitung kembali menegaskan akan mengambil langkah koordinatif bersama jajaran Forkopimda.

“Kita bakal berkomunikasi dengan jajaran pejabat Forkopimda untuk menertibkan hal-hal seperti itu, baik dari hulu maupun ke hilirnya,” tukas Djoni.

Dengan adanya arahan Presiden, Pemkab Belitung berkomitmen memperkuat ketahanan daerah, mendukung legalisasi tambang rakyat yang sesuai aturan, serta menindak tegas aktivitas ilegal demi kesejahteraan masyarakat.

prabowo tegaskan komitmen berantas tambang ilegal, bupati belitung dukung arahan presiden                            jakarta, belitongekspres.com – presiden prabowo subianto menegaskan komitmen tanpa kompromi untuk memberantas 1.063 tambang ilegal yang selama ini merugikan negara hingga hampir rp300 triliun.
pesan keras ini ia sampaikan dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan mpr, jumat (15/8/2025) di jakarta, sebagai bentuk sikap tegas pemerintah terhadap praktik-praktik pertambangan yang melanggar hukum.
dalam pidatonya, presiden menegaskan tidak gentar menghadapi siapa pun yang berada di balik aktivitas ilegal tersebut, bahkan jika pelakunya adalah jenderal aktif maupun purnawirawan tni dan polri. “tidak ada pihak yang kebal hukum,” tegas presiden prabowo.
presiden juga meminta dukungan penuh dari mpr dan partai politik untuk membersihkan sektor pertambangan demi kepentingan rakyat.
baca juga:tegas! prabowo tak gentar berantas tambang ilegal meski dibekingi jenderal
ia kembali menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu untuk memastikan kekayaan alam negara dikelola secara legal, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat indonesia.
peringatan keras untuk semua pihak
prabowo secara khusus memberi peringatan kepada seluruh kader partai gerindra (di daerah) agar tidak terlibat dalam aktivitas tambang ilegal tersebut. ia menegaskan bahwa partai tidak akan melindungi anggotanya jika terbukti terjerat kasus tersebut.
ia juga mendorong semua pihak, termasuk para kader partai, untuk menjadi justice collaborator dan berani melaporkan praktik ilegal yang mereka ketahui. “ini demi masa depan bangsa, demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya lagi.
bupati belitung dukung arahan presiden
pidato tegas presiden tersebut turut mendapat respons dari bupati belitung, djoni alamsyah hidayat. ia hadir langsung dalam rapat paripurna dprd belitung untuk mendengarkan pidato kenegaraan dalam rangka hut ke-80 ri bertema “bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, indonesia maju”.
baca juga:hendry lie tetap divonis 14 tahun, wajib bayar rp1,05 triliun kasus korupsi timah
hadir pula wakil bupati belitung syamsir, ketua dprd belitung vina cristyn ferani, wakil ketua i hilman, wakil ketua joko prianto, para anggota dprd, forkopimda, dan sejumlah undangan lainnya.
menurut bupati djoni alamsyah, pesan tegas yang disampaikan presiden prabowo sangat relevan dan memiliki semangat besar untuk diimplementasikan di daerah.
“itu sangat bagus, semangat dan arahnya jelas. bisa kita implementasikan, terutama swasembada pangan dan kesempatan yang lebih berpihak kepada masyarakat, bukan hanya korporasi,” kata djoni kepada belitong ekspres.
soroti maraknya aktivitas tambang ilegal di belitung
bupati djoni menyoroti kondisi di belitung yang saat ini marak dugaan tambang ilegal, termasuk pengiriman timah ilegal dari belitung ke pulau bangka.
baca juga:lanal babel bongkar modus penyelundupan timah ke luar negeri, 80 karung diamankan
djoni meminta pihak-pihak terkait untuk segera berkoordinasi dengan forkopimda, terutama menyangkut tambang di luar wilayah iup timah.
ia menegaskan, meski kewenangan wilayah tambang rakyat (wtr) berada di pemerintah pusat, rekomendasi dari bupati tetap menjadi bagian penting dalam proses perizinan.
dorong kemitraan legal penambang rakyat
bupati djoni menjelaskan, mekanisme kemitraan antara penambang rakyat dengan pemegang iup timah dapat menjadi solusi.
kesempatan ini bisa diberikan kepada bumd atau bumdes untuk berkolaborasi dengan iup timah agar kegiatan pertambangan berada dalam jalur resmi.
baca juga:wilayah tangkap nelayan terancam tambang, dprd babel & walhi desak revisi perda rzwp3k
“untuk tambang-tambang ilegal (tambang timah) tetap tidak boleh, dan memang akan kita tertibkan,” tegasnya.
siap tindak dugaan pengiriman timah ilegal
terkait dugaan pengiriman timah ilegal di salah satu pelabuhan, bupati belitung kembali menegaskan akan mengambil langkah koordinatif bersama jajaran forkopimda.
“kita bakal berkomunikasi dengan jajaran pejabat forkopimda untuk menertibkan hal-hal seperti itu, baik dari hulu maupun ke hilirnya,” tukas djoni.
dengan adanya arahan presiden, pemkab belitung berkomitmen memperkuat ketahanan daerah, mendukung legalisasi tambang rakyat yang sesuai aturan, serta menindak tegas aktivitas ilegal demi kesejahteraan masyarakat.
baca juga:lagi! dugaan penyelundupan timah dari belitung ke bangka selatan, pihak asdp tanjung ru bilang begini
“kita linearlah. pemerintah provinsi (bangka belitung) dan pemerintah daerah (kabupaten belitung) adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” pungkas bupati djoni alamsyah.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 16 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan