Program Makan Bergizi Gratis Buka 90 Ribu Lapangan Kerja Baru

BELITONGEKSPRES.COM - Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membuka hingga 90 ribu lapangan kerja di seluruh Indonesia. Peluang ini hadir melalui pengoperasian 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh provinsi.

"Sudah direkrut 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk menjadi kepala unit. Jika ditambah dengan posisi ahli gizi dan akuntan di setiap SPPG, maka totalnya bisa mencapai 90 ribu tenaga kerja—terutama untuk para sarjana baru," ungkap Tigor dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa.

Tigor menjelaskan bahwa setiap SPPG akan terdiri dari tiga posisi kunci: kepala unit, ahli gizi, dan akuntan. Seluruhnya membutuhkan lulusan sarjana berusia antara 22 hingga 30 tahun.

"Ini peluang besar yang belum banyak diketahui generasi muda. Selain sarjana gizi, kami juga butuh akuntan dan tenaga penggerak di lapangan," jelasnya.

BACA JUGA:Anggota DPR Minta BGN Fokus Cegah Keracunan MBG, Bukan Beri Asuransi

BACA JUGA:Bamsoet: Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Tunggu KUHP Baru

Lebih dari sekadar menciptakan lapangan kerja, Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Tigor menyebut perputaran ekonomi akan terjadi melalui pembelian bahan makanan dari petani desa, sekaligus memacu semangat para pelaku pertanian.

"Satu SPPG saja sudah menggulirkan ekonomi desa. Bisa dibayangkan dampaknya jika ada 30 ribu titik seperti ini," ujarnya.

Saat ini, BGN telah membentuk 1.295 SPPG di 38 provinsi. Jika program ini berjalan penuh, targetnya mencapai 30.000 SPPG guna melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat pada 2025.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pemerintah tengah menyiapkan mekanisme tambahan anggaran untuk mendukung program MBG, yang diperkirakan mencapai Rp50 triliun.

"Kami sedang menyusun mekanismenya dalam bentuk peraturan presiden. Kalau program ini dipercepat, tentu anggaran tambahan akan dibutuhkan," ujarnya dalam pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola MBG.

Dadan memastikan bahwa pendanaan Program MBG telah dijamin oleh pemerintah, hanya saja jumlah tambahan anggarannya akan bergantung pada seberapa cepat program ini dijalankan. (antara)