Anggota DPR Minta BGN Fokus Cegah Keracunan MBG, Bukan Beri Asuransi

BELITONGEKSPRES.COM - Kasus keracunan yang terjadi pada penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong DPR untuk meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi sistem secara menyeluruh. 

Ratusan pelajar di Bogor baru-baru ini menjadi korban keracunan yang diduga berasal dari makanan yang disediakan melalui program tersebut.

Tigor Pangaribuan, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, mengungkapkan bahwa timnya segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab keracunan. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan uji laboratorium pada bahan makanan dan proses masakannya. 

Jika ditemukan bahan yang tidak layak konsumsi, BGN akan memberi teguran tegas kepada pihak penyedia makanan.

BACA JUGA:Bamsoet: Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Tunggu KUHP Baru

BACA JUGA:Cuaca Panas Makkah: Petugas Ingatkan Jemaah Calon Haji Gunakan payung Saat Keluar

Sebagai bentuk tanggung jawab, BGN berkomitmen menanggung biaya medis bagi para korban, bekerja sama dengan Puskesmas untuk memastikan pengobatan terlaksana dengan baik. 

BGN juga akan memberikan pelatihan kepada petugas yang terlibat dalam program MBG, terutama terkait pengelolaan dan penanganan makanan, serta menindak tegas pemasok bahan makanan yang tidak memenuhi standar kualitas.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mendesak BGN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. 

Ia menilai bahwa seringnya kasus keracunan, meskipun persentasenya kecil, menandakan adanya kelemahan dalam sistem yang harus segera diperbaiki. Charles juga menyoroti pentingnya penyelidikan mendalam terhadap kasus-kasus sebelumnya serta pemberian sanksi tegas kepada penyedia makanan yang lalai.

Selain itu, Charles menanggapi wacana pemberian asuransi kepada penerima manfaat MBG. Ia menyatakan bahwa ide tersebut tidak tepat dan justru memberi kesan bahwa program ini berisiko tinggi. 

Sebagai gantinya, Charles mendorong agar BGN lebih memaksimalkan koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada penerima manfaat. (jawapos)