4 Jurus Presiden Prabowo Benahi BUMN Demi APBN Tanpa Defisit

“Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujarnya dengan nada tegas.

Tantiem sendiri adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang diberikan kepada direksi dan komisaris sebagai bentuk penghargaan. Namun, Prabowo menilai sistem itu harus dihentikan demi menjaga keuangan negara.

Bahkan, ia memberi ultimatum kepada direksi maupun komisaris yang keberatan agar segera mundur dari jabatannya.

BACA JUGA:Pemerintah Pastikan Tak Ada Pajak Baru di 2026, Fokus Reformasi Perpajakan

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menegaskan kebijakan ini dapat menghemat hingga Rp 8 triliun per tahun bagi perusahaan pelat merah. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025 dan mulai berlaku untuk tahun buku 2025.

3. Tak Campur Tangan Tunjuk Direksi

Berbeda dengan praktik sebelumnya, Presiden Prabowo menolak ikut campur dalam proses penunjukan direksi BUMN. Ia menekankan pentingnya rekrutmen berbasis profesionalitas, bukan kedekatan politik maupun kekerabatan.

COO Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa seluruh penunjukan direksi dilakukan melalui tim asesmen independen.

“Sebagai profesional yang mengelola Danantara, penunjukan direksi tidak satupun diintervensi presiden. Karena memang diharapkan melalui rekrutmen yang proper,” ujar Dony.

BACA JUGA:Belum Ada Kenaikan Gaji PNS dan Rekrutmen Baru pada 2026, RAPBN Difokuskan ke Program Prioritas

Sebagai contoh, ia menyebut transformasi di PT Semen Indonesia yang sempat mengalami penurunan laba drastis. Untuk memperbaikinya, Danantara merekrut mantan CEO Coca-Cola yang berpengalaman di sektor ritel.

4. Larang BUMN Poles Laporan Keuangan

Prabowo juga melarang praktik rekayasa laporan keuangan atau window dressing di tubuh BUMN. Menurutnya, laporan keuangan harus transparan agar perusahaan benar-benar bisa menjadi fondasi pembangunan.

“Kita juga sampaikan kepada publik enam bulan ini. Karena tadi pembukuan yang kurang proper kita tidak ingin memperlihatkan keburukan, bukan, tetapi sebagai base untuk menuju 50 billion yang diharapkan Presiden. Tentu fundamental perusahaan kita rapikan,” jelas Dony Oskaria.

Danantara mencatat, dari 1.046 perusahaan BUMN (termasuk anak dan cucu perusahaan), sebanyak 52 persen masih merugi dengan total kerugian mencapai Rp 50 triliun setiap tahun. Selain itu, 97 persen dividen hanya berasal dari delapan perusahaan besar.