Reforma Agraria Babel Disorot, Gubernur Minta GTRA Lebih Optimal

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 23 Apr 2026 - 17:33

Gubernur Babel Hidayat Arsani menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Pangkalpinang, Rabu (22/4/2026)-Babel Pos-

Di hadapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, Gubernur Hidayat mengungkapkan bahwa dirinya baru sekitar satu tahun menjabat.

Ia berharap kunjungan kerja DPR RI dapat memberikan gambaran nyata kondisi agraria di Bangka Belitung. Menurutnya, masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius.

Mulai dari ketimpangan penguasaan lahan hingga potensi konflik yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kunjungan Komisi II DPR RI dinilai sebagai momentum penting.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI juga diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa persoalan agraria tidak bisa dipandang sempit. Isu ini tidak hanya menyangkut legalitas kepemilikan, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial.

“Kalau tanah masyarakat bermasalah, maka rasa memiliki dan kecintaan terhadap tanah air juga akan terganggu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa reforma agraria harus benar-benar menghadirkan keadilan bagi rakyat. Aria Bima juga mendorong agar GTRA di tingkat provinsi dan kabupaten lebih aktif.

Setiap tahun harus ada capaian yang jelas dan terukur agar program tidak berjalan stagnan. Selain itu, percepatan PTSL menjadi perhatian utama.

Program ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik agraria baru. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi terhadap tata ruang daerah.

Tanpa pengendalian yang kuat, potensi tumpang tindih lahan akan terus terjadi. “Kami hadir bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga mendengarkan dan mencari solusi bersama,” tambahnya.

Pernyataan ini menegaskan pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir bupati dan wali kota se-Babel, Forkopimda, serta jajaran Badan Pertanahan Nasional.

Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa reforma agraria bukan isu sektoral, melainkan agenda bersama. Ke depan, tantangan terbesar terletak pada implementasi.

reforma agraria babel disorot, gubernur minta gtra lebih optimal                             pangkalpinang, belitongekspres.com – reforma agraria babel kembali menjadi sorotan setelah gubernur kepulauan bangka belitung, hidayat arsani, menekankan pentingnya optimalisasi peran gugus tugas reforma agraria (gtra).
penegasan itu disampaikan dalam agenda kunjungan kerja komisi ii dpr ri di pangkalpinang, rabu (22/4/2026).
forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penegasan arah kebijakan agraria di daerah. fokus utama mengarah pada bagaimana gtra mampu bekerja lebih konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
dalam sambutannya, gubernur hidayat menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program administratif.
baca juga:dprd babel geram harga sawit rendah, ancam evaluasi izin pks
kebijakan ini merupakan strategi besar negara untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pengelolaan tanah. ia menjelaskan, reforma agraria bertumpu pada dua pilar utama.
penataan aset dan penataan akses harus berjalan beriringan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. penataan aset mencakup legalisasi dan redistribusi tanah.
salah satu instrumen utamanya adalah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) yang terus didorong pemerintah. namun, gubernur mengingatkan bahwa legalitas saja tidak cukup.
tanah yang telah bersertifikat harus mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. “legalitas harus diiringi dengan pemberdayaan. masyarakat tidak hanya memiliki tanah, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara produktif,” tegas hidayat.
baca juga:kasus kekerasan perempuan dan anak di babel meningkat tajam, dprd dorong langkah darurat
pernyataan ini menjadi kritik halus terhadap pendekatan reforma agraria yang selama ini cenderung berhenti pada sertifikasi. padahal, tanpa akses permodalan dan pendampingan, tanah tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan.
hidayat menegaskan bahwa peran gtra menjadi sangat krusial dalam menjembatani persoalan tersebut. gtra harus mampu mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, mulai dari pertanahan hingga pemberdayaan ekonomi.
ia juga menyinggung instruksi presiden republik indonesia terkait pendaftaran seluruh bidang tanah di wilayah nkri. program ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik agraria.
dalam konteks daerah, pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat. gtra menjadi wadah utama untuk memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
baca juga:edi nasapta apresiasi penerbangan internasional perdana scoot ke belitung
di hadapan wakil ketua komisi ii dpr ri, aria bima, gubernur hidayat mengungkapkan bahwa dirinya baru sekitar satu tahun menjabat.
ia berharap kunjungan kerja dpr ri dapat memberikan gambaran nyata kondisi agraria di bangka belitung. menurutnya, masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
mulai dari ketimpangan penguasaan lahan hingga potensi konflik yang belum sepenuhnya terselesaikan. kunjungan komisi ii dpr ri dinilai sebagai momentum penting.
selain menjalankan fungsi pengawasan, dpr ri juga diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
wakil ketua komisi ii dpr ri, aria bima, menegaskan bahwa persoalan agraria tidak bisa dipandang sempit. isu ini tidak hanya menyangkut legalitas kepemilikan, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial.
baca juga:kasus pencurian terekam cctv, ibu dan anak bobol rumah tetangga hingga 5 kali
“kalau tanah masyarakat bermasalah, maka rasa memiliki dan kecintaan terhadap tanah air juga akan terganggu,” ujarnya.
ia menegaskan bahwa reforma agraria harus benar-benar menghadirkan keadilan bagi rakyat. aria bima juga mendorong agar gtra di tingkat provinsi dan kabupaten lebih aktif.
setiap tahun harus ada capaian yang jelas dan terukur agar program tidak berjalan stagnan. selain itu, percepatan ptsl menjadi perhatian utama.
program ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik agraria baru. ia juga menekankan pentingnya konsistensi terhadap tata ruang daerah.
tanpa pengendalian yang kuat, potensi tumpang tindih lahan akan terus terjadi. “kami hadir bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga mendengarkan dan mencari solusi bersama,” tambahnya.
baca juga:maisinun ajak perempuan babel tingkatkan peran dalam pembangunan di hari kartini 2026
pernyataan ini menegaskan pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah. dalam kegiatan tersebut, turut hadir bupati dan wali kota se-babel, forkopimda, serta jajaran badan pertanahan nasional.
kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa reforma agraria bukan isu sektoral, melainkan agenda bersama. ke depan, tantangan terbesar terletak pada implementasi.
apakah gtra mampu bergerak lebih aktif atau justru kembali terjebak dalam rutinitas administratif. jika optimalisasi berjalan, reforma agraria berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
sebaliknya, jika stagnan, konflik dan ketimpangan lahan akan terus berulang. momentum kunjungan dpr ri ini menjadi ujian awal. sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi hasil nyata bagi masyarakat. (babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 23 April 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan