Pejabat DLHK Babel Jadi Terdakwa Tambang Ilegal, Kasus Bukit Ketok Berlanjut

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 07 Apr 2026 - 21:53

Terdakwa Rahadian Ekaputra--Babel Pos

Dugaan Terima Uang dari Aktivitas Ilegal

Dalam persidangan juga terungkap bahwa Rahadian diduga menerima sejumlah uang dari aktivitas tambang ilegal tersebut.

Pemberian itu disebut berasal dari Ryan Susanto selama kegiatan penambangan berlangsung.

Akibat aktivitas ilegal tersebut, negara mengalami kerugian yang mencakup kerugian ekologi, ekonomi lingkungan, serta biaya pemulihan kawasan hutan.

Ryan Susanto Sudah Divonis 8 Tahun Penjara

Sebelumnya, Mahkamah Agung telah menjatuhkan vonis terhadap Ryan Susanto dalam perkara yang sama.

Dalam putusan kasasi nomor 5214 K/PID.SUS/2025 yang dibacakan pada 22 Juli 2025, majelis hakim yang diketuai Surya Jaya menyatakan Ryan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Ia dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun serta denda Rp400 juta dengan subsidair 4 bulan kurungan.

Selain itu, Ryan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp61,4 miliar, dengan sisa kewajiban Rp61,08 miliar setelah dikurangi sejumlah titipan.

Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun.

Sempat Dibebaskan di Tingkat Pertama

Perkara ini sempat menyita perhatian publik setelah putusan Pengadilan Tipikor Pangkalpinang di tingkat pertama membebaskan Ryan dari dakwaan.

Majelis hakim saat itu menilai perkara tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup, bukan tindak pidana korupsi.

pejabat dlhk babel jadi terdakwa tambang ilegal, kasus bukit ketok berlanjut                            pangkalpinang, belitongekspres.com – perkara tambang ilegal di kawasan hutan bukit ketok, kecamatan belinyu, kabupaten bangka, provinsi kepulauan bangka belitung (babel), kembali menyeret nama baru.
setelah sebelumnya menjerat cukong timah ryan susanto alias afung, kini giliran pejabat di lingkungan dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) babel, yang duduk sebagai terdakwa di pengadilan tipikor pangkalpinang.
perkembangan ini menegaskan bahwa perkara yang merugikan negara hingga rp61 miliar lebih itu belum sepenuhnya tuntas dan terus berkembang ke ranah penegakan hukum yang lebih luas.
pejabat kph bubus jadi terdakwa
pejabat yang kini terseret dalam perkara ini adalah rahadian ekaputra. dia menjabat kepala seksi perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, reklamasi hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan pada uptd kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) bubus panca unit iii dlhk babel.
baca juga:polda babel siap hadapi praperadilan ak, tegaskan penetapan tersangka sesuai prosedur
kepala cabang kejaksaan negeri (kacabjari) belinyu, noviansyah, membenarkan bahwa perkara tersebut telah masuk tahap persidangan di pengadilan tipikor pangkalpinang.
“perkara ryan yang lalu belum selesai. kami lanjutkan dengan penetapan tersangka dari lingkungan dinas kehutanan, yakni rahadian ekaputra. saat ini perkaranya sedang disidangkan,” ujarnya kepada babel pos (grup belitong ekspres), selasa (7/4/2026).
diduga biarkan tambang ilegal berjalan
dalam dakwaan jaksa, rahadian diduga tidak menjalankan kewenangannya untuk menindak aktivitas tambang ilegal yang berlangsung di kawasan hutan.
aktivitas tersebut dilakukan oleh ryan susanto dalam kurun waktu maret 2022 hingga desember 2023 di wilayah kampung bantam, bukit ketok, belinyu.
baca juga:wagub babel terdakwa, pengacaranya tersangka, ak laporkan kapolda ke mabes polri
tak hanya diduga membiarkan, rahadian juga disebut memberikan solusi administratif kepada pelaku, dengan menyarankan pengajuan izin pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.
langkah tersebut dinilai justru membuka ruang bagi aktivitas tambang ilegal terus berjalan di kawasan hutan lindung belinyu–bubus ii.
dugaan terima uang dari aktivitas ilegal
dalam persidangan juga terungkap bahwa rahadian diduga menerima sejumlah uang dari aktivitas tambang ilegal tersebut.
pemberian itu disebut berasal dari ryan susanto selama kegiatan penambangan berlangsung.
akibat aktivitas ilegal tersebut, negara mengalami kerugian yang mencakup kerugian ekologi, ekonomi lingkungan, serta biaya pemulihan kawasan hutan.
baca juga:ekspor timah babel 2026 melonjak tajam, kuasai 80 persen nilai ekspor
ryan susanto sudah divonis 8 tahun penjara
sebelumnya, mahkamah agung telah menjatuhkan vonis terhadap ryan susanto dalam perkara yang sama.
dalam putusan kasasi nomor 5214 k/pid.sus/2025 yang dibacakan pada 22 juli 2025, majelis hakim yang diketuai surya jaya menyatakan ryan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
ia dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun serta denda rp400 juta dengan subsidair 4 bulan kurungan.
selain itu, ryan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar rp61,4 miliar, dengan sisa kewajiban rp61,08 miliar setelah dikurangi sejumlah titipan.
jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun.
baca juga:ibunda ryan susanto lapor ke prabowo, minta keadilan atas vonis kasus tambang
sempat dibebaskan di tingkat pertama
perkara ini sempat menyita perhatian publik setelah putusan pengadilan tipikor pangkalpinang di tingkat pertama membebaskan ryan dari dakwaan.
majelis hakim saat itu menilai perkara tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup, bukan tindak pidana korupsi.
majelis yang diketuai dewi sulistiarini bersama hakim anggota warsono dan m takdir menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan yang diajukan jaksa.
putusan tersebut sempat memerintahkan pembebasan ryan serta memulihkan hak-haknya.
jaksa sempat tuntut 16 tahun penjara
sebelum putusan bebas di tingkat pertama, tim jaksa penuntut umum dari cabjari belinyu yang dipimpin noviansyah menuntut ryan dengan pidana 16 tahun 6 bulan penjara.
jaksa juga menuntut denda rp750 juta serta uang pengganti mencapai rp1,8 miliar dengan ancaman tambahan penjara jika tidak dibayarkan.
baca juga:ryan susanto bebas dari kasus korupsi penambangan timah, akankah aon cs bernasib serupa?
dalam tuntutannya, jaksa menilai perbuatan ryan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menimbulkan kerugian besar bagi negara.
kini, dengan bergulirnya persidangan terhadap pejabat dlhk babel, perkara tambang ilegal bukit ketok memasuki babak baru.
penegak hukum berupaya menelusuri peran pihak lain yang diduga turut terlibat, termasuk dari unsur pejabat yang memiliki kewenangan di kawasan hutan.
kasus ini menjadi sorotan karena tidak hanya melibatkan pelaku lapangan, tetapi juga aparatur yang seharusnya berperan dalam pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 8 April 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan