Polda Babel Siap Hadapi Praperadilan AK, Tegaskan Penetapan Tersangka Sesuai Prosedur

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 07 Apr 2026 - 21:43

Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso dan Advokat Andi Kusuma--(Antara)

“Penetapan tersangka dilakukan sesuai KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua tahapan sudah dilalui secara sah,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyidik bekerja secara profesional, prosedural, dan proporsional dalam menangani perkara tersebut.

Tegaskan Prinsip Equality Before The Law

Dalam keterangannya, Agus juga menekankan bahwa penanganan perkara ini mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

“Penegakan hukum dilakukan kepada siapa saja yang melanggar, tanpa pengecualian. Ini adalah prinsip equality before the law yang harus dijaga,” tegasnya lagi.

Menurutnya, tidak ada kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak tertentu dalam proses penyidikan yang dilakukan.

“Penanganan perkara murni berdasarkan fakta hukum, dan semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum,” tambahnya.

Buka Ruang Pengawasan dan Pengaduan

Polda Babel juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi penegakan hukum dengan membuka ruang pengawasan bagi masyarakat.

Pihak yang merasa dirugikan atau dikriminalisasi dipersilakan menempuh jalur hukum melalui praperadilan maupun melapor ke lembaga pengawas internal dan eksternal.

“Silakan ajukan praperadilan, lapor ke Propam, Kompolnas, atau Komnas HAM. Ini bagian dari mekanisme pengawasan yang terbuka,” ujar Agus.

Bantah Tuduhan terhadap Kapolda

Menanggapi pernyataan AK di media sosial terkait dugaan pemerasan oleh Kapolda Babel Irjen Pol Viktor T. Sihombing, Agus menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak terbukti.

polda babel siap hadapi praperadilan ak, tegaskan penetapan tersangka sesuai prosedur                            pangkalpinang, belitongekspres.com – polda babel menyatakan siap menghadi gugatan praperadilan yang diajukan advokat andi kusuma (ak) atas penetapan dirinya sebagai tersangka.
ak yang juga pengacara wakil gubernur babel hellyana, sebelumnya sudah resmi ditetapkan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
kabid humas polda babel kombes pol agus sugiyarso, menegaskan siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut langkah praperadilan merupakan hak setiap warga negara.
menurut agus, bahwa gugatan yang diajukan ak merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah untuk menguji keputusan penyidik.
baca juga:wagub babel terdakwa, pengacaranya tersangka, ak laporkan kapolda ke mabes polri
“upaya praperadilan yang diajukan saudara ak atas penetapan tersangka merupakan haknya sebagai warga negara,” ujar agus di mapolda babel, selasa 7 april 2026.
agus menegaskan, pihaknya siap menghadapi proses praperadilan yang diajukan pengacara andi kusuama atau ak.
kata dia, gugatan tersebut bertujuan menguji apakah penetapan tersangka yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“praperadilan itu untuk menguji keputusan penyidik terkait penetapan tersangka. kami siap menghadapi proses tersebut,” tukas agus.
baca juga:ekspor timah babel 2026 melonjak tajam, kuasai 80 persen nilai ekspor
seperti diketahui, ak ditetapkan sebagai tersangka pada awal april 2026 dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan pasal 372 kuhp.
penetapan tersangka klaim sesuai prosedur
polda babel kembali menegaskan bahwa penetapan status tersangka terhadap ak telah dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup.
proses tersebut, kata agus, juga telah melalui tahapan hukum yang lengkap, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga gelar perkara sebelum penetapan tersangka.
“penetapan tersangka dilakukan sesuai kuhap dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. semua tahapan sudah dilalui secara sah,” jelasnya.
baca juga:residivis pencabulan anak nekat gelapkan motor kerja, dijual demi sabu
ia menambahkan, penyidik bekerja secara profesional, prosedural, dan proporsional dalam menangani perkara tersebut.
tegaskan prinsip equality before the law
dalam keterangannya, agus juga menekankan bahwa penanganan perkara ini mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“penegakan hukum dilakukan kepada siapa saja yang melanggar, tanpa pengecualian. ini adalah prinsip equality before the law yang harus dijaga,” tegasnya lagi.
menurutnya, tidak ada kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak tertentu dalam proses penyidikan yang dilakukan.
“penanganan perkara murni berdasarkan fakta hukum, dan semua pihak diperlakukan sama di hadapan hukum,” tambahnya.
baca juga:pengacara di babel jadi tersangka, andi kusuma melawan dan siap praperadilan
buka ruang pengawasan dan pengaduan
polda babel juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi penegakan hukum dengan membuka ruang pengawasan bagi masyarakat.
pihak yang merasa dirugikan atau dikriminalisasi dipersilakan menempuh jalur hukum melalui praperadilan maupun melapor ke lembaga pengawas internal dan eksternal.
“silakan ajukan praperadilan, lapor ke propam, kompolnas, atau komnas ham. ini bagian dari mekanisme pengawasan yang terbuka,” ujar agus.
bantah tuduhan terhadap kapolda
menanggapi pernyataan ak di media sosial terkait dugaan pemerasan oleh kapolda babel irjen pol viktor t. sihombing, agus menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak terbukti.
baca juga:santri gagal terbang diproses polda babel, klarifikasi super air jet: no show gate
ia menyebut, dalam laporan polisi yang diajukan ak ke spkt polda babel, nama kapolda tidak tercantum sebagai pihak terlapor.
“dalam laporan resmi yang dibuat saudara ak, tidak ada nama kapolda sebagai terlapor,” jelasnya.
agus menilai, pernyataan yang tidak didukung bukti justru berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum baru.
“pernyataan tanpa dasar dapat menimbulkan persoalan hukum baru, dan ini sangat disayangkan,” ujarnya.
agus juga menyinggung posisi ak sebagai advokat yang dinilai memahami hukum, sehingga diharapkan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik.
baca juga:kasus kdrt! suami aniaya istri karena tak turuti perintah
“sebagai advokat, tentu memahami aturan hukum yang berlaku,” katanya.
sebagai bentuk komitmen, polda babel menyatakan siap melakukan evaluasi apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara.
langkah tersebut termasuk pemberian sanksi internal terhadap penyidik serta perbaikan dalam proses penegakan hukum.
“jika ditemukan pelanggaran, kami siap mengevaluasi, memberikan sanksi, dan memperbaiki proses penanganan perkara,” tegas agus lagi.
kasus ini kini memasuki fase baru dengan bergulirnya gugatan praperadilan, yang akan menjadi ruang uji terhadap keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik polda babel. (antara)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 8 April 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan