PPPK Bangka Tak Dikurangi, Ini Jurus Bupati Atasi Tekanan Anggaran
Bupati Bangka, Fery Insani --(Foto: Babel Pos)
Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian serius agar kembali ke batas ideal.
“Kita harus merasionalisasi sekitar 11 persen agar kembali ke format yang benar sesuai aturan,” tambah Bupati Fery.
Harapan pada Dana Bagi Hasil Timah
Selain menggenjot PAD, Pemkab Bangka juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya terkait dana bagi hasil dari sektor pertambangan timah.
Menurut Fery, optimalisasi dana tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus mempertahankan tenaga kerja PPPK.
“Kita juga berharap dana bagi hasil timah bisa dikembalikan ke daerah,” katanya.
BACA JUGA:Polemik Tambang Timah Ilegal, Bupati Bangka Tolak Kades Mundur Karena Ini
BACA JUGA:Ratusan TI Selam Ilegal Kepung KIP PT Timah, Produksi Tersendat dan Bahaya Mengancam
Di tengah isu pengurangan tenaga PPPK yang berkembang di sejumlah daerah, Bupati Fery memastikan bahwa pegawai PPPK di Bangka tidak perlu panik.
Ia telah menyampaikan langsung kepada para PPPK saat apel pagi agar tetap fokus menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Pesan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk tetap melindungi keberlangsungan tenaga kerja di sektor publik.
DPRD Babel Ingatkan Risiko Lonjakan Pengangguran
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menyoroti potensi dampak sosial jika kebijakan pengurangan PPPK benar-benar terjadi.
BACA JUGA:Mendagri Tito Minta Pemda Efisiensi Anggaran dan Kreatif Cari PAD untuk Cegah PHK PPPK
BACA JUGA:Alih Status PPPK Paruh Waktu, Database BKN Jadi Acuan Utama
- Tag
- Share
-
-
