Tragedi 7 Nyawa Tambang Pondi, PH Polisi Fa Bantah Tuduhan Kepemilikan Excavator

Reporter: Reza Hanapi |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 27 Feb 2026 - 22:48

Apriadi dan Yuly Prasetia Utomo, Pengacara Polisi Fa-Foto: Reza/Babel Pos-

Ia merujuk pada ketentuan Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pencemaran nama baik yang menyerang kehormatan.

“Jelas ada sanksi pidana yang diatur dalam hukum di NKRI,” ucapnya.

Penetapan Tersangka Harus Berdasarkan Dua Alat Bukti

Terkait desakan sejumlah pihak agar Fa segera ditetapkan sebagai tersangka, tim penasihat hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak bisa dilakukan secara gegabah.

Penetapan tersangka, kata penasihat hukum, harus memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

“Dalam hukum acara pidana, penyidik harus mengantongi minimal dua alat bukti sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka," jelas Yuly.

"Penetapan tersangka adalah proses setelah penyidikan berhasil mengumpulkan kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan dua alat bukti,” sambungnya.

Apriadi dan Yuly menyatakan mendukung proses penyidikan yang sedang berjalan di Ditreskrimsus Polda Babel.

Namun mereka juga menegaskan akan menempuh langkah hukum jika hak-hak kliennya dirugikan, termasuk apabila terjadi dugaan fitnah yang menyerang kehormatan dan nama baik.

“Langkah hukum tersebut sedang kami pikirkan bersama klien,” tegasnya.

Kesaksian Mekanik Sebut Fa Pemilik Excavator

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus telah memeriksa mekanik Andi Novianto pada 25 Februari 2026.

Dalam keterangannya, Andi menyebut Fa sebagai pemilik excavator yang beroperasi di lokasi tambang ilegal Pondi.

tragedi 7 nyawa tambang pondi, ph polisi fa bantah tuduhan kepemilikan excavator                            bangka, belitongeksres.com – tim penasihat hukum (ph) anggota polisi berinisial fa membantah tegas tudingan bahwa klien mereka merupakan pemilik excavator dalam tragedi tambang pondi.
peristiwa di desa pemali, kecamatan pemali, kabupaten bangka itu menewaskan tujuh pekerja pada 2 februari 2026.
bantahan tersebut disampaikan menyusul munculnya kesaksian mekanik andi novianto (an) yang menyebut fa sebagai pemilik alat berat di lokasi tambang ilegal tersebut.
apriadi dan yuly prasetia utomo selaku penasihat hukum fa menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan tidak didukung bukti sah.
mereka menyebut pernyataan yang disampaikan andi novianto sebagai tuduhan yang merugikan kliennya.
baca juga:kasus korupsi bws babel, terdakwa sudah kembalikan total rp8,6 miliar
baca juga:kejari basel tetapkan direktur cv diratama tersangka tipikor timah, kerugian capai rp4,16 triliun
“perlu digarisbawahi bahwa tuduhan atas kepemilikan barang harus dibuktikan melalui dokumen sah yang diterbitkan oleh instansi berwenang. dokumen kepemilikan itulah yang memberikan perlindungan hukum,” ujar apriadi didampingi yuly prasetia utomo, dikutip dari babel pos, jumat (27/2/2026).
menurut apriadi, pengakuan andi novianto dalam berita acara pemeriksaan dinilai tidak menggambarkan fakta di tempat kejadian secara utuh.
ia menyebut tudingan tersebut berpotensi mencemarkan nama baik kliennya.
“tuduhan an tersebut sangat membuat klien kami tertuduh atau difitnah. apa yang disampaikan di bap bukan fakta di tempat kejadian,” tegasnya.
yuly prasetia utomo menambahkan bahwa setiap pernyataan yang disampaikan seseorang memiliki konsekuensi hukum.
baca juga:bnn babel teken pks dengan pwi, apdesi dan karang taruna untuk wujudkan babel bersinar
baca juga:tabir tragedi tambang maut pemali, dugaan keterlibatan oknum polisi disorot
ia merujuk pada ketentuan pasal 433 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana terkait pencemaran nama baik yang menyerang kehormatan.
“jelas ada sanksi pidana yang diatur dalam hukum di nkri,” ucapnya.
penetapan tersangka harus berdasarkan dua alat bukti
terkait desakan sejumlah pihak agar fa segera ditetapkan sebagai tersangka, tim penasihat hukum menegaskan bahwa proses hukum tidak bisa dilakukan secara gegabah.
penetapan tersangka, kata penasihat hukum, harus memenuhi ketentuan hukum acara pidana.
“dalam hukum acara pidana, penyidik harus mengantongi minimal dua alat bukti sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka," jelas yuly.
baca juga:siapa cukong penyelundupan timah ke malaysia? dalang utama dari babel belum tersentuh
baca juga:dalang penyelundupan timah ke malayasia masih misterius, aho masih saksi, asui belum tersangka
"penetapan tersangka adalah proses setelah penyidikan berhasil mengumpulkan kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan dua alat bukti,” sambungnya.
apriadi dan yuly menyatakan mendukung proses penyidikan yang sedang berjalan di ditreskrimsus polda babel.
namun mereka juga menegaskan akan menempuh langkah hukum jika hak-hak kliennya dirugikan, termasuk apabila terjadi dugaan fitnah yang menyerang kehormatan dan nama baik.
“langkah hukum tersebut sedang kami pikirkan bersama klien,” tegasnya.
kesaksian mekanik sebut fa pemilik excavator
sebelumnya, penyidik ditreskrimsus telah memeriksa mekanik andi novianto pada 25 februari 2026.
dalam keterangannya, andi menyebut fa sebagai pemilik excavator yang beroperasi di lokasi tambang ilegal pondi.
baca juga:6 polisi polda babel dipecat, kapolda tegaskan disiplin dan integritas personel
baca juga:dprd babel kembali bahas tuntutan kenaikan harga timah, dirut pt timah respon lewat wa
kesaksian itu dinilai bertolak belakang dengan pernyataan institusi kepolisian sebelumnya yang menyebut fa tidak terlibat langsung dalam aktivitas penambangan liar yang menewaskan tujuh pekerja.
kuasa hukum andi novianto, ayu cintya, menilai kesaksian kliennya relevan karena yang bersangkutan bekerja langsung sebagai mekanik di lokasi tambang dan berhubungan dengan operasional alat berat.
“klien kami berperan sebagai mekanik di lapangan. jika terjadi kerusakan atau pergantian suku cadang pada excavator, klien kami yang menangani,” ujar ayu.
ia menambahkan, kliennya mengetahui secara langsung kepemilikan alat berat tersebut karena berhubungan kerja dengan fa.
selama proses pemeriksaan, kliennya juga mengaku menerima upah langsung dari fa atas jasa perbaikan alat berat.
baca juga:tragedi tambang pondi bangka, polda babel tetapkan 2 tersangka baru
baca juga:skandal tambang lubuk rp 89,7 triliun: 64 alat berat disita, mengapa baru 4 tersangka?
“pembayaran diterima langsung dari oknum polisi fa. segala koordinasi alat berat juga ditangani oleh yang bersangkutan,” ungkap ayu.
menurut ayu, seluruh keterangan tersebut telah dituangkan secara rinci dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik ditreskrimsus.
publik menanti ketegasan aparat
tragedi tambang pondi yang menelan tujuh korban jiwa ini menjadi perhatian luas masyarakat bangka belitung.
selain menyoal keselamatan kerja di tambang ilegal, perkara ini juga menyoroti kemungkinan keterlibatan berbagai pihak.
kuasa hukum andi berharap proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
baca juga:3 bos timah resmi ditahan polda babel! buntut tragedi tambang telan 7 nyawa
baca juga:mitos ‘cukong’ tambang tak tersentuh runtuh, acing dan frans kini ditahan polisi
ia menyebut harapan masyarakat kini tertuju pada ketegasan aparat dalam mengusut dugaan keterlibatan oknum.
“kalau pengakuan saksi sudah terang, tentu masyarakat berharap tidak ada perlindungan terhadap anggota yang bersalah,” ujarnya.
hingga saat ini, penyidikan kasus tambang pondi masih berlangsung. publik menanti kejelasan hasil pendalaman penyidik atas berbagai keterangan yang telah disampaikan para pihak. (babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 28 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan