NasDem Babel 'Semprot' Kemensos Soal BPJS PBI, Menkes: RS Tolak Pasien Segera Lapor!

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 11 Feb 2026 - 23:27

Wakil Ketua III DPRD Babel sekaligus Anggota Fraksi NasDem, Edi Nasapta-Dodi Pratama/BE-

Kementerian Kesehatan akan memberikan teguran keras kepada rumah sakit yang masih berani menolak pasien, terutama kasus penyakit katastropik.

Budi menjelaskan bahwa penolakan pasien justru merugikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional karena skema pembiayaan sudah dipastikan aman.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Dirut BPJS Kesehatan yang sudah mengeluarkan surat resmi terkait jaminan layanan tersebut.

Saat ini pemerintah memang sedang melakukan penataan ulang data peserta BPJS PBI JKN guna memastikan bantuan iuran tepat sasaran.

Evaluasi ini dilakukan agar peserta yang memiliki penghasilan tinggi tidak lagi masuk dalam skema penerima bantuan iuran yang dibiayai negara.

Proses peninjauan ulang data ini akan berlangsung selama tiga bulan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik, Kemensos, dan pemerintah daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta yang benar-benar berhak menerima manfaat perlindungan sosial. (Babel Pos)

nasdem babel 'semprot' kemensos soal bpjs pbi, menkes: rs tolak pasien segera lapor!                            pangkalpinang, belitongekspres.com – fraksi nasdem dprd provinsi kepulauan bangka belitung (babel) melayangkan protes keras terkait kebijakan penonaktifan massal jutaan peserta bpjs kesehatan kategori penerima bantuan iuran (pbi jk). 
kebijakan pusat ini dinilai sangat berisiko merugikan masyarakat kecil di daerah, termasuk di bangka belitung, yang selama ini bergantung penuh pada bantuan tersebut.
wakil ketua iii dprd babel sekaligus anggota fraksi nasdem, edi nasapta, menyayangkan langkah kementerian sosial (kemensos) dan bpjs kesehatan tersebut. 
baginya, kepesertaan pbi merupakan harapan terakhir dan utama bagi masyarakat tidak mampu untuk bisa mengakses layanan kesehatan secara layak.
baca juga:menkes minta masyarakat laporkan rs yang tolak pasien bpjs pbi
edi menyoroti alasan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) yang mencoret peserta kategori desil 6 hingga 10 karena dianggap mampu. 
fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendataan tersebut seringkali tidak akurat dan berpotensi salah sasaran terhadap warga yang benar-benar miskin.
ia meminta pemerintah memberikan kepastian nyata agar tidak ada warga miskin yang kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena masalah administratif. 
"negara memang menjamin masyarakat yang sakit tetap bisa akses layanan melalui reaktivasi, tapi bagaimana teknisnya di lapangan?" kritik edi nasapta dikutip dari babel pos, rabu (11/2/2026).
politisi asal daerah pemilihan belitung ini menilai kondisi tersebut sangat membingungkan masyarakat.
baca juga:mensos tegaskan rs tidak boleh tolak pasien bpjs pbi, termasuk pasien cuci darah
menurutnya, jangan sampai pemerintah membuat kebijakan yang tidak jelas dan justru mempersulit rakyat yang sedang tertimpa musibah sakit.
edi mendorong agar kebijakan krusial ini didahului dengan sosialisasi yang masif kepada seluruh lapisan masyarakat.
ia sangat mengkhawatirkan kondisi di mana warga baru mengetahui kartu mereka tidak aktif saat sudah berada di fasilitas kesehatan dalam keadaan darurat.
ada beberapa catatan penting yang diberikan edi bagi penyelenggara layanan kesehatan di babel.
pertama, ia meminta bpjs kesehatan di babel bekerja jauh lebih responsif dan tidak kaku dalam menangani keluhan warga terkait status kepesertaan.
baca juga:bpjs tegaskan rumah sakit tak boleh tolak pasien darurat termasuk peserta jkn pbi nonaktif
kedua, pelayanan kepesertaan universal health coverage (uhc) di tingkat kabupaten dan kota harus lebih luas menyentuh masyarakat bawah.
edi menekankan bahwa kesehatan adalah hak konstitusional warga yang wajib didahulukan oleh negara di atas kepentingan birokrasi.
meskipun tersedia jalur reaktivasi, proses birokrasi di lapangan seringkali menjadi hambatan besar bagi warga yang sedang panik.
ia mendesak adanya koordinasi yang lebih solid antara dinas sosial dan bpjs kesehatan agar pelayanan medis tidak terhenti hanya karena persoalan sinkronisasi data.
“masalah kesehatan ini adalah hak dasar masyarakat yang wajib hukumnya untuk didahulukan. jangan sampai masyarakat menjadi korban karena sistem data yang belum sinkron,” pungkas edi.
baca juga:mensos tegaskan rumah sakit dilarang tolak pasien peserta bpjs pbi jk
menkes minta masyarakat laporkan rs 
di sisi lain, menteri kesehatan budi gunadi sadikin meminta masyarakat untuk segera melaporkan rumah sakit yang menolak melayani peserta bpjs pbi jkn.
pemerintah menegaskan layanan peserta bpjs pbi telah diaktifkan untuk tiga bulan ke depan agar pasien tetap mendapatkan pelayanan.
budi menegaskan tidak ada alasan bagi rumah sakit untuk menolak pasien bpjs pbi karena biaya pelayanan tetap dijamin oleh bpjs kesehatan.
ia meminta masyarakat melaporkan pelanggaran tersebut kepada dinas kesehatan, dinas sosial, maupun bpjs agar segera ditindaklanjuti dengan sanksi.
“kalau ada rumah sakit seperti itu, tolong dilaporkan ke dinas kesehatan, dinas sosial, dan bpjs. itu harusnya dilayani dan dibayar oleh bpjs,” kata budi di kompleks dpr/mpr. 
baca juga:bpjs watch dorong regulasi perlindungan pekerja mbg dan koperasi merah putih
kementerian kesehatan akan memberikan teguran keras kepada rumah sakit yang masih berani menolak pasien, terutama kasus penyakit katastropik.
budi menjelaskan bahwa penolakan pasien justru merugikan sistem jaminan kesehatan nasional karena skema pembiayaan sudah dipastikan aman.
ia menyebut telah berkoordinasi dengan dirut bpjs kesehatan yang sudah mengeluarkan surat resmi terkait jaminan layanan tersebut.
saat ini pemerintah memang sedang melakukan penataan ulang data peserta bpjs pbi jkn guna memastikan bantuan iuran tepat sasaran.
evaluasi ini dilakukan agar peserta yang memiliki penghasilan tinggi tidak lagi masuk dalam skema penerima bantuan iuran yang dibiayai negara.
baca juga:cara scaling gigi gratis pakai bpjs kesehatan, ini syarat dan prosedurnya
proses peninjauan ulang data ini akan berlangsung selama tiga bulan dengan melibatkan badan pusat statistik, kemensos, dan pemerintah daerah.
langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta yang benar-benar berhak menerima manfaat perlindungan sosial. (babel pos)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 27 April 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan