Korupsi Timah: Beban Triliunan Usai Meninggalnya Suparta, Siapa yang Menanggung?

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 01 May 2025 - 23:27

Korupsi Timah: Beban Triliunan Usai Meninggalnya Terdakwa Suparta, Siapa yang Menanggung?--(Antara)

Proses hukum terhadap Suparta memang belum usai sepenuhnya. Saat ini, Kejaksaan Agung tengah mengkaji jalur hukum perdata guna melanjutkan pemulihan kerugian negara.

Sementara itu, sejumlah aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi telah lebih dahulu disita sebagai bagian dari proses hukum. Daftar aset tersebut cukup mencolok.

Antara lain, Mobil Toyota Alphard (2019), mobil Mitsubishi Pajero, motor Kawasaki, emas Antam dalam berbagai berat, termasuk edisi khusus Mickey Mouse, rumah mewah di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan (dibeli 2022, dijual 2024), serta rumah di Pangkal Pinang (2023).

Dalam persidangan, istri Suparta, Anggraini—yang juga menjabat sebagai Komisaris di PT RBT—mengklaim aset-aset itu adalah hasil investasi pribadi dan keluarga.

Ia menyatakan bahwa sebagian besar emas dibeli melalui rekannya di Pegadaian dan disimpan dalam brankas. Adapun rumah di Ciputat disebut telah dijual atas permintaan Suparta untuk membayar gaji karyawan.

Gugatan Bisa Menyasar Ahli Waris?

Ya. Sesuai mekanisme hukum yang ada, ahli waris memang bisa dituntut secara perdata untuk menanggung kerugian negara. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan melalui proses pengadilan dan pembuktian bahwa aset warisan memang berkaitan dengan hasil tindak pidana.

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar, menegaskan bahwa proses hukum pidana memang telah gugur, tetapi Kejaksaan tetap berkomitmen untuk memulihkan kerugian negara. Opsi gugatan perdata terhadap ahli waris saat ini tengah dikaji oleh tim penuntut umum.

“Itu kan sudah bagian dari kerugian keuangan negara. Nanti akan dipelajari apakah akan diserahkan ke Datun (Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) untuk dilakukan gugatan,” ujar Harli Siregar dilansir dari Babel Pos, Kamis (1/4/2025).

Titik Temu Hukum dan Keadilan

Kematian Suparta memang menandai akhir dari proses pidana atas dirinya. Tapi dalam ranah hukum perdata dan keuangan negara, jalan masih panjang. Negara melalui Kejaksaan tetap memiliki hak untuk mengejar aset, sebagai bagian dari pemulihan atas kerugian triliunan rupiah yang ditimbulkan dalam skandal ini.

korupsi timah: beban triliunan usai meninggalnya suparta, siapa yang menanggung?                            pangkalpinang, belitongekspres.com - direktur utama pt refined bangka tin (rbt), suparta, yang menjadi terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang dalam skandal tata niaga timah 2015–2022, meninggal dunia saat proses hukum masih bergulir. 
namun, vonis pidana uang pengganti sebesar rp4,57 triliun menimbulkan pertanyaan besar: apakah beban kerugian negara itu turut gugur bersama kepergiannya? atau justru kini berpindah ke pundak ahli warisnya?
terdakwa meninggal dunia pada senin, 28 april 2024. akan tetapi, kepergiannya tak serta-merta menghapus semua jejak persoalan hukum, terutama soal kerugian negara terkait kasus korupsi tata komoditas timah di bangka belitung (babel).
suparta sebelumnya divonis hukuman 19 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar rp 4,57 triliun. meski kematiannya menggugurkan pidana penjara, beban pengembalian kerugian negara justru tetap hidup. negara tak ingin kehilangan haknya, dan kini sorotan pun bergeser ke ahli waris.
baca juga:bakamla gagalkan penyelundupan 30 ton pasir timah senilai rp12 miliar, ini negara tujuan
baca juga:kabar duka: terdakwa kasus korupsi timah di babel meninggal dunia
apa kata hukum?
menurut pasal 132 kuhp 2023, penuntutan pidana terhadap seseorang dinyatakan gugur jika terdakwa meninggal dunia. dengan demikian, suparta secara hukum bebas dari sanksi pidana setelah wafat atau meninggal dunia.
akan tetapi, berbeda halnya dengan kerugian negara. dalam pasal 34 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan bahwa perampasan aset bisa tetap dilakukan meski terdakwa telah meninggal, jika terbukti adanya kerugian keuangan negara.
lebih jauh, pasal 33 uu tipikor mengatur bahwa dalam kondisi seperti ini, proses hukum bisa berlanjut ke ranah perdata. jaksa berwenang mengajukan gugatan terhadap ahli waris terdakwa untuk menutupi kerugian negara.
pasal 833 kuhperdata memperkuat hal itu. di dalamnya disebutkan, ahli waris secara hukum memperoleh hak milik atas semua harta pewaris—termasuk kewajiban dan utang yang melekat.
baca juga:penyelundupan timah di bangka belitung: satu keluarga tertangkap, kapal malaysia terlibat?
baca juga:sidang terdakwa korupsi timah: plt kadis esdm babel cs dituntut hukuman berat
aset-aset yang telah disita
proses hukum terhadap suparta memang belum usai sepenuhnya. saat ini, kejaksaan agung tengah mengkaji jalur hukum perdata guna melanjutkan pemulihan kerugian negara.
sementara itu, sejumlah aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi telah lebih dahulu disita sebagai bagian dari proses hukum. daftar aset tersebut cukup mencolok.
antara lain, mobil toyota alphard (2019), mobil mitsubishi pajero, motor kawasaki, emas antam dalam berbagai berat, termasuk edisi khusus mickey mouse, rumah mewah di kawasan ciputat, tangerang selatan (dibeli 2022, dijual 2024), serta rumah di pangkal pinang (2023).
dalam persidangan, istri suparta, anggraini—yang juga menjabat sebagai komisaris di pt rbt—mengklaim aset-aset itu adalah hasil investasi pribadi dan keluarga. 
baca juga:peluang emas pendidikan: 248 pelajar daftar program beasiswa pt timah di sman 1 pemali
baca juga:skandal korupsi jilid ii, giliran 8 karyawan pt timah diperiksa: tersangka baru di depan mata?
ia menyatakan bahwa sebagian besar emas dibeli melalui rekannya di pegadaian dan disimpan dalam brankas. adapun rumah di ciputat disebut telah dijual atas permintaan suparta untuk membayar gaji karyawan.
gugatan bisa menyasar ahli waris?
ya. sesuai mekanisme hukum yang ada, ahli waris memang bisa dituntut secara perdata untuk menanggung kerugian negara. namun, hal itu hanya bisa dilakukan melalui proses pengadilan dan pembuktian bahwa aset warisan memang berkaitan dengan hasil tindak pidana.
kapuspenkum kejagung ri, harli siregar, menegaskan bahwa proses hukum pidana memang telah gugur, tetapi kejaksaan tetap berkomitmen untuk memulihkan kerugian negara. opsi gugatan perdata terhadap ahli waris saat ini tengah dikaji oleh tim penuntut umum.
“itu kan sudah bagian dari kerugian keuangan negara. nanti akan dipelajari apakah akan diserahkan ke datun (bidang perdata dan tata usaha negara) untuk dilakukan gugatan,” ujar harli siregar dilansir dari babel pos, kamis (1/4/2025).
titik temu hukum dan keadilan
kematian suparta memang menandai akhir dari proses pidana atas dirinya. tapi dalam ranah hukum perdata dan keuangan negara, jalan masih panjang. negara melalui kejaksaan tetap memiliki hak untuk mengejar aset, sebagai bagian dari pemulihan atas kerugian triliunan rupiah yang ditimbulkan dalam skandal ini.
baca juga:kasus korupsi timah jilid ii: sisa kerugian rp119 triliun, sinyal smelter lain bakal tersangka?
baca juga:dprd beltim gelar rapat bahas tambang timah, soroti rencana penambangan laut
peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dalam hukum, tidak semua berakhir seiring kematian. aset, utang, dan kewajiban bisa tetap hidup—dan menyisakan konsekuensi bagi mereka yang ditinggalkan. (babel pos)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 2 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan