BELITONGEKSPRES.COM - Program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto akan resmi dimulai hari ini, Jumat, 1 November, melalui acara groundbreaking di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
Target ambisius ini menetapkan pencapaian 3 juta unit per tahun di bawah koordinasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dengan fokus pada pembangunan 1 juta apartemen atau rumah susun di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menyebut program ini sebagai langkah besar untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat Indonesia.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada pemilihan lokasi yang strategis dan ketersediaan fasilitas publik, termasuk transportasi dan akses terhadap area kerja.
BACA JUGA:Pengamat Apresiasi Kejagung Selidiki Kasus Korupsi Impor Gula 2015–2016
BACA JUGA:Kementerian PANRB dan BKN Percepat Pengisian Jabatan ASN di Masa Transisi Kabinet Baru
“Keberhasilan program ini terletak pada lokasi yang tepat, dengan akses publik yang memadai seperti transportasi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan,” ungkap Media.
Selain itu, ia mengusulkan opsi pembangunan perumahan vertikal di perkotaan, serupa dengan model public housing di negara lain, untuk menjawab keterbatasan lahan di kota besar. Dengan pendekatan ini, hunian bisa lebih dekat ke pusat-pusat kerja, sehingga mengurangi pengeluaran transportasi bagi penghuni.
Dari aspek pembiayaan, Media menganjurkan kerja sama dengan pihak swasta melalui model kemitraan publik-swasta (PPP) agar dana publik tidak sepenuhnya terbebani.
Dalam model ini, pihak swasta dapat berkontribusi dalam pembangunan dan pengelolaan perumahan, sedangkan pemerintah dapat memberikan dukungan regulasi serta insentif tertentu.
BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Perhatikan Aspek Lingkungan, Limbah Akan Diolah Jadi Pupuk
BACA JUGA:Sidang Korupsi Timah: Hakim Minta Jujur Soal Dana CSR Rp420 Miliar
Sementara itu, Maruarar Sirait juga menyarankan agar BUMN dapat dilibatkan dalam skema investasi ini, khususnya untuk menyediakan pilihan sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Model ini memungkinkan penyewa berkontribusi terhadap biaya pembangunan melalui pembayaran sewa yang terjangkau, dengan opsi kepemilikan di masa depan.
Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, swasta, dan BUMN, program perumahan ini diharapkan mampu menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat luas, memperkuat akses terhadap tempat tinggal yang berkelanjutan di perkotaan dan pedesaan. (jpc)