BACA JUGA:Prabowo Umumkan Kabinet Merah Putih, Ini Daftar Lengkap Para Menteri dan Wakil Menteri
Untuk bagian program dan anggaran, sudah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.
"Guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, kami telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah," bebernya.
Selain itu, sumber daya manusia (SDM), bahwa tim transisi akan befokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian.
"Tim sudah mempersiapkan langkah strategis seperti pengangkatan Plt, serta pengangkatan CASN," ujarnya.
Nico juga menjelaskan, terkait dengan aset/ Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, bahwa saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk.
BACA JUGA:Yusril Dilantik jadi Menko Hukum dan HAM, Sebut Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
"Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian," terangnya.
Kemudian, tim mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh Menteri dan Wakil Menteri.
Ia berharap, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan.
"Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan," tutup Nico.
Sebagai informasi, yaitu mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya.
Sebelumnya, Departemen Kehakiman pada 1945–1999, lalu Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004), kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009), terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024.
BACA JUGA:Pegawai Kemenkeu Antusias Sambut Kembali Sri Mulyani di Kabinet Prabowo
Lalu, di era presiden ke delapan ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum. Nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia :
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
- Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
- Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.
- Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP.
- Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto Sipin
- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
- Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto didampingi Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kunrat Kasmiri, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Fajar Sulaeman Taman, Para Pejabat Struktural dan para Pegawai turut mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Wilayah.