BELITONGEKSPRES.COM - Menurut Galau D. Muhammad, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), pengangkatan sejumlah besar menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka berpotensi menambah beban anggaran pemerintah secara signifikan.
Galau mengungkapkan bahwa, ke depan, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk gaji, kendaraan dinas, serta tunjangan bagi total 49 calon menteri dan 59 calon wakil menteri yang akan menjabat di era Prabowo-Gibran.
"Dengan semakin banyaknya posisi wakil menteri yang diisi, pengeluaran negara akan meningkat, termasuk untuk gaji staf pendukung, pengadaan kendaraan dinas, fasilitas kantor, serta pembayaran pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujar Galau dalam analisisnya pada Kamis, 17 Oktober, yang disampaikan kepada media.
Galau menambahkan bahwa pengeluaran ini dapat memperburuk kondisi fiskal Indonesia, terutama di tengah ancaman jatuh tempo utang dan penurunan penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang.
BACA JUGA:Puan Maharani Tanggapi Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati yang Direncanakan Hari Ini
BACA JUGA:Prabowo Berencana Bentuk BPN untuk Kurangi Beban Kerja Kementerian Keuangan
Analisis Celios menunjukkan bahwa keseluruhan pengeluaran untuk apa yang disebut sebagai “Kabinet Gemuk” Prabowo-Gibran berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun dalam lima tahun ke depan. Angka ini bahkan belum mencakup biaya tambahan yang mungkin timbul untuk pembangunan fasilitas kantor baru.
Sebelumnya, Prabowo Subianto telah memanggil sebanyak 108 tokoh nasional dan figur publik sebagai calon menteri dan wakil menteri untuk kabinetnya.
Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 14-15 Oktober 2024. Beberapa tokoh yang hadir antara lain Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Taufik Hidayat, dan Raffi Ahmad.
Menanggapi kritik terkait “Kabinet Gemuk,” Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara besar, membutuhkan pemerintahan yang kuat dan inklusif, terutama karena dukungan dari berbagai partai politik.
BACA JUGA:TNI AU Siagakan 4 Pesawat Tempur F-16 untuk Amankan Pelantikan Prabowo-Gibran
BACA JUGA:Jokowi Sebut Tak Ada Agenda Khusus di Kediamannya Usai Purnatugas
"Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, maka koalisinya juga besar. Mungkin nanti akan ada yang bilang kabinet Prabowo itu kabinet gemuk, tapi negara kita besar, bung!" ujar Prabowo saat berbicara di BNI Investor Daily Summit di Jakarta pada Rabu, 9 Oktober.
Prabowo juga membandingkan luas wilayah Indonesia dengan kawasan Eropa yang terdiri dari 27 negara, dan menyebut bahwa Indonesia memerlukan pemerintahan yang sebanding.
Ia juga mencontohkan Timor Leste yang memiliki jumlah penduduk lebih kecil dari Kabupaten Bogor namun memiliki 28 menteri. Menurut Prabowo, hal tersebut menunjukkan perlunya struktur pemerintahan yang menyesuaikan dengan kebutuhan negara. (jpc)