BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, memperingatkan calon peserta seleksi CPNS 2024 agar tidak terjebak dalam bujuk rayu calo yang menjanjikan akses khusus untuk lolos menjadi aparatur sipil negara.
"Pendaftaran CPNS 2024 telah dimulai. Hindari tawaran dari pihak-pihak yang mengklaim bisa menjamin kelolosan. Bahkan anak presiden sekalipun tidak mendapatkan keistimewaan," tegas Azwar Anas saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Trenggalek, Jawa Timur, pada hari Selasa.
Azwar Anas menekankan bahwa tidak ada jalur khusus dalam proses seleksi CPNS tahun ini. Proses seleksi akan diperketat dengan pengawasan yang lebih intensif dan sistem yang terus diperbaiki untuk mencegah praktik curang dan lobi.
"Semua seleksi dilakukan menggunakan CAT (Computer Assisted Test), sehingga tidak ada lagi istilah 'orang dalam' atau 'koneksi'. Seleksi terbuka untuk semua dan memberikan kesempatan yang sama," tambahnya.
BACA JUGA:Dokter Sebut untuk Pemenuhan Gizi Optimal Fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan
BACA JUGA:Bisakah Mendaftar CPNS dan PPPK 2024 Secara Bersamaan? Simak Aturannya
Untuk menghindari praktik joki dan kecurangan lainnya, Azwar Anas mengungkapkan bahwa sistem seleksi akan dilengkapi dengan teknologi double face recognition, baik saat pendaftaran maupun pelaksanaan tes. Ini bertujuan agar sistem dapat mendeteksi perbedaan wajah dan menghentikan proses jika terdeteksi adanya ketidaksesuaian.
Tahun ini, tersedia 600 ribu formasi, tetapi hanya 250 ribu yang akan dioptimalkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, terutama yang berpotensi tergantikan oleh teknologi, akan dihapus dari daftar.
"Formasi yang tidak diizinkan adalah yang berpotensi tergantikan oleh teknologi. Sehingga, meskipun ada 600 ribu formasi yang diajukan, hanya sekitar 250 ribu yang akan dipenuhi," jelasnya.
Azwar Anas juga menyebutkan bahwa rekrutmen untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) akan segera dimulai setelah seleksi CPNS. Pengadaan formasi untuk P3K akan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran daerah, dengan opsi untuk P3K paruh waktu atau penuh waktu, mengikuti instruksi presiden dan data yang valid. (ant)