Lalu muncul persoalan baru. Sebetulnya tidak baru. Begitulah proyek besar.
Tapi siapa yang harus bertanggung jawab atas kenaikan nilai proyek sebesar itu. Pertamina --sebagai pemilik proyek? Kontraktor --yang memenangkan tender?
Di swasta yang seperti ini mudah diselesaikan: dirundingkan.
Di BUMN itu tidak mudah. Harus minta persetujuan dewan komisaris. Dewan komisaris takut menyetujui. Takut dituduh korupsi. Masih juga harus minta persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bukan hanya tidak mudah. Rumit. Padahal kontraktor harus menyelesaikan proyek. Kalau kontraktornya tidak kuat proyek pasti macet.
Kalau kenaikan nilai proyeknya sampai lebih Rp 15 triliun kontraktor mana yang kuat.
Kalau pun akhirnya kilang Balikpapan selesai dibangun tidak mungkin bisa diopersikan. Persoalan kenaikan nilai proyek harus selesai. Sebelum selesai tidak akan ada serah terima proyek --dari kontraktor ke Pertamina.
Untunglah dirut Pertamina yang baru, Simon Aloysius Mantiri, dekat dengan presiden. Bisa lebih mudah mencarikan solusi. Agar kilang raksasa itu bisa segera berproduksi.
Kalau tidak nama Pertamina buruk di mata kontraktor internasional. Padahal Pertamina masih akan dapat penugasan baru lagi: membangun kilang minyak di Tuban, Jatim.
Saya akan mencari tahu apakah kilang-kilang baru itu sudah didesain untuk bisa mengolah minyak mentah dari Indonesia sendiri.
Anda sudah tahu: setiap wilayah memproduksi minyak mentah yang berbeda spesifikasinya. Tidak ada kilang yang bisa mengolah minyak mentah dari semua wilayah/negara.
Setiap membangun kilang harus jelas dulu akan mendapat minyak mentah dari mana. Baru desainnya disesuaikan.
Untuk bisa mandiri, BBM masih harus dibangun beberapa kilang lagi. Agar tidak tergantung pada orang seperti Mohamad Reza Khalid. Begitu hebatnya tuduhan oplosan ini.
Sampai orang seperti Ahok, komut Pertamina saat itu, mengaku tidak tahu ada praktek seperti itu. Ahok menyarankan dibongkar habis saja ke mana uangnya mengalir.
Saya memuji wartawan Liputan6 yang mewawancarai Ahok dengan sangat baik. Eksklusif. Anda lihat sendiri videonya.
Untuk membersihkan Pertamina harusnya Ahok, di video itu, jadi direktur utama. Bukan komisaris utama. Jabatan komut hanya seperti macan ompong. Tidak bisa memecat. Kalau bisa memecat sudah ia pecat semua.