Sejumlah analis menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran ala Prabowo tidak akan sepenuhnya efektif selama struktur kabinet tetap gemuk. Besarnya biaya birokrasi bisa mengimbangi atau bahkan melebihi penghematan yang dihasilkan dari pemangkasan di pos anggaran lain.
Fenomena ini menunjukkan perlunya melihat ulang keseimbangan dalam prioritas anggaran. Dari perspektif ekonomi, pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Pemotongan yang tidak selektif bisa menghambat inovasi, memperburuk kualitas pendidikan, atau mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Di satu sisi, Ekonom Kusfiardi menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan guna mencegah potensi penyalahgunaan implementasi kebijakan efisiensi anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
BACA JUGA:Daya Beli Merosot, Deflasi Jadi Sinyal Bahaya Ekonomi?'
Analis Ekonomi Politik FINE INSTITUTE itu menilai, implementasi kebijakan efisiensi anggaran berpotensi mengundang penyalahgunaan yang dapat menghambat tujuan substansial efisiensi anggaran.
Maka sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan distorsi kebijakan, diperlukan mekanisme mitigasi yang kuat guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan Inpres ini di antaranya dengan meningkatkan transparansi.
Pemerintah harus mempublikasikan rincian pemotongan anggaran per sektor dan daerah untuk memastikan tidak terjadi ketimpangan atau keberpihakan politik dalam distribusi efisiensi anggaran.
Audit independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilakukan guna memastikan kebijakan efisiensi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Sementara, mekanisme pengawasan harus dilakukan oleh DPR dan lembaga independen. Dan perlu ada evaluasi berbasis dampak, bukan sekadar angka.
BACA JUGA:Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia di Era Trump
Sebaliknya, menjaga anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan teknologi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, tetapi jika dilakukan tanpa memperhatikan aspek sosial, ketimpangan bisa semakin melebar.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran merupakan langkah yang diperlukan untuk menekan pemborosan di level birokrasi. Ia bahkan sempat mengkritik para pejabat yang ia sebut sebagai “raja-raja kecil" di pemerintahan yang sering kali menghambur-hamburkan anggaran untuk kepentingan pribadi.
Namun, kritik publik tetap muncul karena ketidakkonsistenan antara penghematan di satu sisi dan pembengkakan birokrasi di sisi lain.
Pada akhirnya, efisiensi anggaran bukan hanya tentang angka-angka di atas kertas, tetapi bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Pemerintah yang efisien adalah pemerintah yang mampu memberikan layanan publik berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar, mengelola sumber daya secara bijak, dan memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.