Presiden Prabowo Bersama Menteri Kesehatan Diskusikan Peluncuran Program Cek Kesehatan Gratis

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari. Dalam pertemuan ini, Budi memaparkan kemajuan program cek kesehatan gratis yang akan diluncurkan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Pertemuan ini membahas pembaruan mengenai program cek kesehatan gratis, dan dipastikan bahwa program ini akan segera berjalan di puskesmas dan klinik-klinik," ungkap Budi dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Budi menjelaskan bahwa program ini ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia, meskipun pelaksanaan pemeriksaan kesehatan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok usia. Untuk anak-anak di bawah 6 tahun, pemeriksaan akan dilakukan saat ulang tahun mereka dengan tambahan waktu toleransi satu bulan. Sedangkan anak usia sekolah akan diperiksa saat mereka masuk sekolah.

“Program ini akan berlangsung di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang berkolaborasi dengan BPJS,” tambah Budi.

BACA JUGA:DPR Minta Penjelasan Kementerian UMKM tentang Skema Pembiayaan untuk Program MBG

BACA JUGA:Beasiswa Kemenkeu Dibatalkan, Sri Mulyani Pilih Bungkam Saat Ditanya Awak Media

Berbagai jenis pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan tahapan usia. Untuk bayi baru lahir, ada enam jenis pemeriksaan, balita delapan jenis, anak usia SD hingga SMA 11 hingga 13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan. 

Budi menyoroti pentingnya screening kesehatan mental, yang sebelumnya tidak ada, dengan mengatakan, “Kita akan melakukan screening jiwa mulai dari anak sekolah, mengingat hasil survei menunjukkan bahwa satu dari sepuluh anak mengalami gangguan kecemasan atau depresi.”

Program ini juga akan mencakup screening kanker untuk mereka yang berusia di atas 40 tahun, dengan fokus pada kanker payudara dan serviks untuk perempuan, serta kanker paru dan kolorektal untuk laki-laki.

Budi mengungkapkan bahwa program ini memerlukan anggaran besar, yang saat ini masih dalam proses penyesuaian. Anggaran awal yang direncanakan sebesar Rp 4,7 triliun mengalami pemotongan karena berbagai prioritas belanja negara. Namun, ia memastikan bahwa anggaran untuk tahap awal masih tersedia dan jika diperlukan, pihaknya akan meminta tambahan.

"Jika memang masih kurang, kita akan meminta tambahan, karena saat ini banyak prioritas pengeluaran yang harus dipenuhi," tutup Budi. (antara)