DPR Minta Penjelasan Kementerian UMKM tentang Skema Pembiayaan untuk Program MBG

BELITONGEKSPRES.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menginginkan penjelasan yang lebih mendalam dari pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai skema pembiayaan atau pinjaman untuk UMKM yang berpartisipasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menekankan bahwa pembiayaan UMKM tersebut harus memperhatikan aspek penting seperti likuiditas, suku bunga pinjaman, dan keterlibatan perbankan. Dengan demikian, Novita mengajukan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme pembiayaan akan dilaksanakan.

"Informasi yang saya peroleh menunjukkan bahwa Menteri menyebutkan adanya bantuan pinjaman sebesar Rp500 juta untuk pelaku UMKM dalam ekosistem MBG. Namun, saya ingin tahu, apakah ini pinjaman murni atau ada subsidi bunga yang menyertainya? Jika pinjaman, berapa suku bunga yang akan diterapkan?" jelas Novita di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Rabu.

Dia juga mempertanyakan lembaga keuangan yang direncanakan akan berpartisipasi dalam skema ini, baik dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD). Novita meminta pemerintah untuk menjaga agar likuiditas perbankan tetap stabil, terutama mengingat banyaknya daerah yang terlibat dalam program MBG.

BACA JUGA:Beasiswa Kemenkeu Dibatalkan, Sri Mulyani Pilih Bungkam Saat Ditanya Awak Media

BACA JUGA:TNI AD Berencana Tingkatkan 5 Korem Menjadi Kodam di 2025

"Di sisi lain, ada wacana tentang penghapusan piutang UMKM. Apa strategi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan menghindari potensi krisis moneter?" tambahnya.

Sementara itu, Komisi VII DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian UMKM pada hari Rabu, meskipun Menteri UMKM Maman Abdurrahman tidak hadir. Dalam rapat tersebut, Kementerian UMKM menyatakan rencana untuk memberikan permodalan bagi UMKM yang terlibat dalam program MBG.

Di sisi lain, Komisi VII DPR RI juga mendorong Kementerian UMKM untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai usulan anggaran tambahan untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan anggaran Kementerian UMKM. (antara)