Perjuangan 16 Forum ke DPR, Mimpi Ribuan PPPK Jadi PNS Kian Menguat

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Sabtu , 24 Jan 2026 - 20:22

Forum PPPK yang tergabung dalam AMP bertemu pimpinan Komisi II DPR RI. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut perjuangan AMP untuk meraih status PNS--(Foto: AMP for JPNN.com)

BELITONGEKSPRES.COM - Perjuangan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK untuk menjadi PNS kembali menguat di Senayan.

Sebanyak 16 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) mendatangi pimpinan Komisi II DPR RI untuk menyuarakan tuntutan perubahan status kepegawaian.

Audiensi tersebut menjadi langkah lanjutan AMP dalam memperjuangkan penghapusan dualisme antara ASN dan PPPK. Mereka menilai ketimpangan hak dan karier PPPK semakin nyata di lapangan.

Ketua Umum AMP, Fadlun Abdillah, mengatakan pertemuan awal dilakukan dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima. Hadir pula anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas.

“Pak Aria Bima meminta kami juga beraudiensi dengan anggota Komisi II dari lintas fraksi,” kata Fadlun dilansir JPNN, pada Jumat, 23 Januari 2026.

Nama-nama yang disebut antara lain Azis Subekti dari Gerindra, Zulfikar Arse Sadikin, Taufan Pawe dari Golkar, hingga Mardani Ali Sera dari PKS.

Sejumlah Tuntutan Strategis PPPK

Dalam audiensi itu, AMP menyampaikan sejumlah tuntutan strategis. Intinya, PPPK mendesak adanya kepastian status, karier, dan jaminan kesejahteraan hingga masa pensiun.

Tuntutan pertama adalah penghapusan dualisme antara ASN dan PPPK. AMP menilai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN belum berjalan maksimal di daerah.

Banyak pemerintah daerah dengan APBD kecil belum mampu menyelesaikan persoalan honorer melalui skema PPPK. Kondisi ini membuat PPPK justru menjadi bentuk ketidakadilan baru.

Masalah lain adalah buntu karier PPPK. Fadlun mencontohkan dosen PPPK yang tidak memiliki jenjang jabatan struktural seperti PNS.

Karena itu, AMP mendorong adanya peralihan status PPPK menjadi PNS. Menurut mereka, hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil secara hukum.

perjuangan 16 forum ke dpr, mimpi ribuan pppk jadi pns kian menguat                            belitongekspres.com - perjuangan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk untuk menjadi pns kembali menguat di senayan.
sebanyak 16 forum pppk yang tergabung dalam aliansi merah putih (amp) mendatangi pimpinan komisi ii dpr ri untuk menyuarakan tuntutan perubahan status kepegawaian.
audiensi tersebut menjadi langkah lanjutan amp dalam memperjuangkan penghapusan dualisme antara asn dan pppk. mereka menilai ketimpangan hak dan karier pppk semakin nyata di lapangan.
ketua umum amp, fadlun abdillah, mengatakan pertemuan awal dilakukan dengan wakil ketua komisi ii dpr ri aria bima. hadir pula anggota komisi ii dpr ri giri ramanda kiemas.
“pak aria bima meminta kami juga beraudiensi dengan anggota komisi ii dari lintas fraksi,” kata fadlun dilansir jpnn, pada jumat, 23 januari 2026.
baca juga:dadan hindayana: rekrutmen pppk bgn 2026 berjumlah 99.000 orang
nama-nama yang disebut antara lain azis subekti dari gerindra, zulfikar arse sadikin, taufan pawe dari golkar, hingga mardani ali sera dari pks.
sejumlah tuntutan strategis pppk
dalam audiensi itu, amp menyampaikan sejumlah tuntutan strategis. intinya, pppk mendesak adanya kepastian status, karier, dan jaminan kesejahteraan hingga masa pensiun.
tuntutan pertama adalah penghapusan dualisme antara asn dan pppk. amp menilai amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn belum berjalan maksimal di daerah.
banyak pemerintah daerah dengan apbd kecil belum mampu menyelesaikan persoalan honorer melalui skema pppk. kondisi ini membuat pppk justru menjadi bentuk ketidakadilan baru.
masalah lain adalah buntu karier pppk. fadlun mencontohkan dosen pppk yang tidak memiliki jenjang jabatan struktural seperti pns.
baca juga:tinggal selangkah jadi pppk, honorer dprd curi dan gadai mobil dinas demi bayar utang ke istri
karena itu, amp mendorong adanya peralihan status pppk menjadi pns. menurut mereka, hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil secara hukum.
amp menyoroti perpres nomor 115 tahun 2025 tentang program makan bergizi gratis. aturan itu memberi mandat pengangkatan staf sppg sebagai pppk, yang dinilai melukai honorer daerah. “di mana keadilannya,” ujar fadlun.
ia menyebut kebijakan tersebut memperlebar jurang ketimpangan antar asn.
tuntutan kedua berkaitan dengan satuan polisi pamong praja. amp menegaskan satpol pp seharusnya berstatus pns sesuai regulasi yang berlaku.
permendagri dan peraturan pemerintah menyebut satpol pp wajib pns. namun dalam praktiknya, banyak satpol pp justru diangkat sebagai pppk.
kepala bkn prof zudan arif fakrullah disebut menyatakan kebijakan itu berada di tangan dpr ri. karena itu, amp mendesak komisi ii mendorong peralihan pppk ke pns.
baca juga:begini simulasi gaji pns dan pppk jika single salary diterapkan
menurut amp, jenjang karier pppk terkunci. pppk tidak bisa naik menjadi kepala seksi, kepala bidang, hingga kepala dinas.
tuntutan ketiga menyangkut jaminan masa kerja. jika alih status ke pns dinilai sulit, amp meminta pppk dijamin bekerja hingga pensiun.
amp juga menuntut adanya dana pensiun bagi pppk. tanpa jaminan ini, masa depan pppk dinilai rawan secara ekonomi.
tuntutan keempat menyasar kesejahteraan pensiunan pppk. amp meminta tunjangan kesehatan dan pangan bagi pppk yang telah purna tugas.
“jangan sampai pensiunan pppk bergantung pada anak-anaknya,” tegas fadlun. menurutnya, negara harus hadir hingga akhir masa pengabdian.
tuntutan kelima adalah revisi regulasi pppk teknis. amp meminta kebijakan afirmasi nasional untuk menutup ketimpangan struktural pppk.
baca juga:tunjangan pppk: jenis, besaran, dan dasar hukumnya
aliansi juga berharap presiden prabowo subianto turun tangan langsung. mereka mendorong penerbitan keppres atau perpres untuk pengangkatan pppk menjadi pns.
menanggapi tuntutan tersebut, anggota komisi ii dpr ri giri ramanda kiemas menyebut perubahan regulasi menjadi kunci utama. tanpa revisi undang-undang, tuntutan pppk sulit direalisasikan.
menurut giri, undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn harus diubah. revisi juga perlu dilakukan terhadap pp nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pppk.
“regulasi harus diubah agar hak keuangan, pensiun, dan hak lain pppk bisa dimasukkan,” kata giri yang menilai posisi pppk seharusnya setara dengan pns.
selain itu, kementerian dalam negeri diminta memperketat pengawasan manajemen asn di daerah. banyak persoalan pppk muncul akibat lemahnya implementasi di lapangan.
dpr ri juga masih menunggu peraturan pemerintah turunan uu asn yang belum terbit. pp tersebut menjadi dasar penting penataan pppk ke depan.
baca juga:kemenkeu masih mengkaji usulan kenaikan gaji pns dan pppk 2026
“seharusnya pppk setara dengan pns, hanya berbeda status,” ujar giri.
ia mengungkap bkn belum mendapat lampu hijau dari kemenpan-rb untuk menyusun strata jabatan pppk.
perjuangan 16 forum pppk ini pun menjadi ujian politik dan kebijakan bagi pemerintah dan dpr. di tengah harapan besar, mimpi pppk menjadi pns kini menunggu keputusan di tingkat tertinggi negara.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 9 Maret 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan