Menkeu Sri Mulyani Pastikan Semua Program Prioritas Prabowo Ada di APBN 2025

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa semua program prioritas yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

Anggaran ini memiliki total Rp3.621,3 triliun, mengalami peningkatan sebesar 8,9 persen dibandingkan dengan APBN tahun sebelumnya.

Penyampaian ini disampaikan dalam sambutannya saat acara Penyerahan DIPA di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 10 Desember. 

Sri Mulyani menyebut bahwa APBN 2025 akan difokuskan pada berbagai program pemerintah dengan prioritas yang telah ditentukan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan.

BACA JUGA:MPR Dukung Rencana Presiden Prabowo Hentikan Impor Beras pada 2025 Jika Stok Cukup

BACA JUGA:BRI Perkuat Ekosistem Digital UMKM melalui Program QRIS UMI MDR 0 Persen

Fokus Anggaran untuk Program Unggulan

Sri Mulyani menjelaskan beberapa program yang menjadi fokus utama dalam APBN 2025. Program-program ini antara lain adalah makanan bergizi gratis untuk anak-anak, pemeriksaan kesehatan gratis, proyek renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, serta pembentukan Lumbung Pangan Nasional yang bertujuan mendukung ketahanan pangan di berbagai daerah.

“Program-program ini mencerminkan arahan dari Presiden Prabowo terkait fokus dan prioritas pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Semua ini akan menjadi panduan bagi alokasi anggaran kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah,” ujar Sri Mulyani.

Dalam APBN 2025, pemerintah juga telah menyiapkan dana transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Dana ini bertujuan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan memastikan pelayanan publik berjalan inklusif. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya memastikan keselarasan antara belanja pusat dan daerah agar lebih efektif dan efisien.

“Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait akan terus memastikan efektivitas dan efisiensi dari anggaran daerah sesuai arahan Presiden,” jelasnya.

BACA JUGA:Indonesia Hentikan Impor Pangan Strategis pada 2025, Termasuk Gula dan Beras

BACA JUGA:Ekonom Sarankan Pemerintah Perjelas Definisi Barang Mewah dalam kebijakan PPN

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dalam meninjau dan menata anggaran, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Koordinasi ini dilakukan bersama para menteri koordinator dan akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo untuk ditinjau dan diputuskan.

“Penyesuaian dan review anggaran ini harus berjalan sinergis antara kementerian dan lembaga yang saling berkaitan. Dengan pendekatan ini, kami memastikan semua program prioritas dapat berjalan efektif dan berdampak langsung pada masyarakat,” pungkasnya.