Menag Nasaruddin Umar Anggarankan Rp897 Miliar untuk Insentif guru non-PNS

BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional dan kesejahteraan guru non-PNS melalui alokasi anggaran yang signifikan pada tahun 2025. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp897,16 miliar telah disiapkan khusus untuk insentif guru non-PNS.

“Dana ini kami alokasikan untuk mendukung Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta insentif bagi guru non-PNS,” ujar Menag dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Selain insentif guru, Kemenag juga menganggarkan Rp1,95 triliun untuk PIP, Rp1,46 triliun untuk KIP, dan Rp7,23 triliun untuk Tunjangan Profesi Guru dan Dosen non-PNS. Alokasi besar lainnya termasuk Rp11,03 triliun untuk dana BOS, Rp100 miliar untuk BOS Pesantren, serta Rp819,39 miliar untuk BOS tingkat RA/Sederajat.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Menag menegaskan bahwa sektor pendidikan keagamaan terus menunjukkan kemajuan. "Prestasi yang ditorehkan lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah Insan Cendekia membuktikan kualitasnya yang unggul, bahkan menjadi yang terbaik di tingkat nasional hingga saat ini,” katanya.

BACA JUGA:Menkomdigi Minta Perketat Pengawasan Transfer Pulsa untuk Cegah Judi Online

BACA JUGA:PDIP Usulkan Polri di Bawah Kemendagri, Tito Karnavian Tak Setuju

Menag juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan DPD RI, untuk menghasilkan terobosan dalam mendukung pendidikan keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan guru. Ia membuka ruang diskusi untuk menerima berbagai masukan guna memperkaya strategi pembangunan pendidikan.

“Kolaborasi dengan para pemangku kebijakan akan menjadi kunci. Kita terbuka terhadap pemikiran baru yang dapat membantu mengatasi tantangan di masyarakat,” pungkas Menag.

Kemenag berharap alokasi anggaran yang terencana ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional, terutama di sektor pendidikan keagamaan, sekaligus memastikan kesejahteraan para pendidik tetap menjadi prioritas. (ant)