DPRD Belitung Sahkan Raperda APBD 2025, Total Anggaran Rp1,2 Triliun

TANJUNGANDAN, BELITONGEKSPRES.COM - DPRD Kabupaten Belitung resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan total anggaran sebesar Rp1,2 triliun.

Pengesahan Raperda dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD Belitung, Senin 25 November 2024. Sebelum disahkan, tujuh fraksi di DPRD menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap rancangan APBD tersebut.

"Rancangan APBD Belitung Tahun Anggaran 2025 pada hari ini telah kami sahkan menjadi Peraturan Daerah dengan nilai sekitar Rp1,2 triliun," ujar Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani, kepada Belitong Ekspres usai sidang paripurna.

Menurut Vina, adapun sebanyak tujuh fraksi di DPRD menyatakan dapat menyetujui dan menerima raperda APBD Belitung TA 2025 untuk disahkan menjadi perda APBD Belitung 2025.

BACA JUGA:Bawaslu Babel Siapkan Antisipasi Politik Uang di Masa Tenang Pilkada 2024

Vina menambahkan, Raperda APBD Belitung 2025 juga sebelumnya melewati pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku mitra komisi-komisi di DPRD Belitung.

Maka, mereka dapat melakukan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah APBD Belitung TA 2025 menjadi peraturan daerah.

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, rasa syukur karena pembahasan APBD Belitung 2025 dapat selesai tepat waktu.

Ia berharap, APBD Belitung 2025 yang disahkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah demi tercapainya masyarakat di Kabupaten Belitung.

BACA JUGA:Bareskrim Polri Amankan Puluhan Ton Timah Ilegal Diduga dari Belitung, Kadiv Humas Belum Merespon

Dalam struktur APBD Belitung 2025 ada sejumlah hal yang menjadi tantangan. Meliputi soal pembayaran gaji tenaga PPPK, pengalihan pembayaran peserta BPJS PBI yang selama ini ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kini dilimpahkan ke pemerintah daerah.

"Nah, dua komponen itu yang memberikan porsi beban APBD Belitung tahun anggaran 2025," ujarnya.

Vina melanjutkan, APBD Belitung 2025 mengalami penurunan khususnya dari dana bagi hasil sawit.

Apalagi, kemarin mereka baru saja menandatangani serta menyepakati bersama soal rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.