Pendapatan Negara Bocor Hingga Rp 300 Triliun, Bahlil Tegaskan ESDM Tertib Pajak

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Sabtu , 12 Oct 2024 - 23:09

Pendapatan Negara Bocor Hingga Rp 300 Triliun, Bahlil Tegaskan ESDM Tertib Pajak-- (Antara)

pendapatan negara bocor hingga rp 300 triliun, bahlil tegaskan esdm tertib pajak                            jakarta, belitongekspres.com - drajad wibowo, selaku anggota dewan pakar tkn prabowo-gibran, mengungkapkan bahwa negara mengalami kebocoran pendapatan pajak hingga rp 300 triliun.
dalam pernyataannya, drajad wibowo menjelaskan bahwa kebocoran pendapatan negara terjadi akibat lebih dari 300 pengusaha memiliki tunggakan pajak yang belum terbayar.
“untuk kebutuhan belanja negara pada tahun 2025, proyeksinya mencapai rp 3.900 triliun. sementara anggaran yang tersedia hanya sekitar rp 3.600 triliun," ungkap drajad , jumat 11 oktober 2024.
keterbatasan anggaran ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah indonesia dalam merencanakan program-program pembangunan.
baca juga:presiden jokowi tegaskan janji terpenuhi, indonesia berhasil kuasai freeport
baca juga:perhatikan sanksi ini! pelanggaran tata tertib tes skd cpns 2024 bisa berakibat fatal
sementara itu, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia segera memberikan klarifikasi terkait pernyataan drajad soal pendapatan pajak negara bocor hingga rp 300 triliun.
ia menjelaskan bahwa dari 300 pengusaha yang disebutkan, banyak yang bergerak di sektor sumber daya alam (sda), seperti perkebunan sawit.
namun, bahlil menegaskan bahwa catatan pajak di sektor esdm tidak menunjukkan adanya masalah.
 “setahu kami, esdm pasti tertib pajak,” ujar bahlil dalam keterangan resmi seperti dilansir dari disway.id pada sabtu, 11 oktober 2024.
baca juga:sidang korupsi timah: sandra dewi bantah miliki pesawat pribadi, hanya gosip?
baca juga:jelang purna tugas, jokowi nostalgia kunjungi sd dan bertemu teman masa kecil
ia juga menambahkan bahwa setiap pengusaha di sektor esdm diwajibkan untuk melaporkan rencana kerja dan anggaran biaya (rkab) setiap tahunnya. langkah ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tunggakan pajak.
bahlil juga menyoroti potensi praktik pengalihan keuntungan perusahaan ke negara dengan pajak lebih rendah, atau yang dikenal dengan istilah pricing.
pemerintah telah mengidentifikasi kasus-kasus seperti ini sebagai salah satu penyebab utama kebocoran penerimaan pajak, yang menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga stabilitas pendapatan negara.
dengan adanya pernyataan ini, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait kepatuhan pajak di seluruh sektor. tentunya ini demi menjaga keuangan negara agar tetap sehat dan berkelanjutan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 19 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan