Terbongkar! Alasan di Balik Kebijakan SHP dan Instruksi 030 dalam Kasus Korupsi Timah

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 21:55

Pengambilan sumpah para saksi sidang korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat-Ist-

terbongkar! alasan di balik kebijakan shp dan instruksi 030 dalam kasus korupsi timah                            belitongekspres.com - salah satu klaster yang menjadi sorotan dalam persidangan kasus korupsi tata kelola timah di pengadilan tipikor jakarta pusat adalah terkait dengan sisa hasil produksi (shp). 
shp menjadi salah satu fokus utama, selain beberapa poin penting lainnya dalam dugaan korupsi pengelolaan komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah selama periode 2015–2022.
sidang ini mengupas latar belakang lahirnya kebijakan instruksi 030, yang diklaim sebagai langkah pengamanan wilayah iup pt timah dari penambang liar yang semakin merajalela. 
salah satu saksi, riki, wakil kepala p2p perencanaan dan pengendalian produksi pt timah tbk dalam sidang, rabu 2 oktober 2024 mengungkapkan bahwa keberadaan penambang ilegal menjadi alasan utama diterbitkannya instruksi 030. 
baca juga:fakta baru biaya produksi pt timah tbk terungkap, smelter swasta lebih hemat 
instruksi ini juga turut mengatur kebijakan terkait pembelian bijih timah dari shp, yang menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. program shp sendiri bertujuan untuk mengumpulkan kembali sisa hasil pengolahan timah agar dapat dikelola oleh pt timah. 
pada tahun 2018, mekanisme shp diatur melalui sop yang mengizinkan pembayaran langsung kepada pihak yang mengelola kegiatan borongan. riki menegaskan bahwa shp berfokus pada kegiatan tambahan, bukan pada aktivitas utama penambangan.
menariknya, kebijakan shp dan instruksi 030 juga terbukti meningkatkan produksi pt timah secara signifikan. hal ini juga didukung oleh kerjasama antara pt timah dengan sejumlah perusahaan smelter swasta, termasuk pt rbt. 
saksi lain, suwandi, menyatakan bahwa sejak tahun 2015 pt timah tidak lagi terlibat langsung dalam kegiatan penambangan. sebaliknya, penambangan dilakukan oleh mitra-mitra yang memiliki perjanjian kerja serta oleh penambang ilegal yang semakin marak beroperasi di wilayah iup pt timah.
baca juga:mantan dirut pt timah dihujani pertanyaan terkait tambang liar, helena lim siap jadi saksi kunci 
untuk mengatasi masalah penambang ilegal, pt timah memperkenalkan instruksi 059 pada tahun 2015, yang kemudian disempurnakan melalui sop 02. 
inti dari kebijakan tersebut adalah seluruh shp yang diperoleh dari penambang, baik legal maupun ilegal, harus dikirim ke gudang pt timah dengan sistem pembayaran jasa. 
kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa bijih timah tetap dikelola oleh pt timah, serta menekan aktivitas penambangan ilegal di wilayah iup perusahaan tersebut.
instruksi 030 diterbitkan dengan tujuan utama menjaga aset pt timah. salah satu poin pentingnya adalah bila para penambang tidak bersedia menjual bijih timah mereka ke pt timah, mereka diharuskan meninggalkan wilayah iup. 
baca juga:pemain timah asal belitung diamankan bareskrim mabes polri
kebijakan ini pada akhirnya membuka peluang bagi pt timah untuk melakukan pembelian bijih timah dari penambang rakyat, yang sebagian besar adalah penambang ilegal.
dengan hadirnya kebijakan shp dan instruksi 030, pt timah berupaya mencari solusi atas tantangan besar yang dihadapi terkait pengelolaan wilayah tambangnya. 
namun, kebijakan ini juga menjadi bahan perdebatan dalam persidangan, khususnya terkait dugaan korupsi yang menyelimuti pengelolaannya.
keterlibatan perusahaan boneka
sebelumnya, salah satu fokus dalam sidang kasus korupsi timah yang berlangsung di pengadilan tipikor jakarta pusat adalah terkait dengan sisa hasil produksi (shp).
baca juga:fakta baru terungkap di sidang korupsi timah, ada peran sosok kunci terbentuknya mou 
dalam kasus ini, direksi pt timah saat itu tidak hanya bekerja sama dengan mitra atau smelter swasta, tetapi juga diduga mendirikan perusahaan boneka. salah satu perusahaan boneka tersebut adalah cv salsabila utama, yang dipimpin oleh tetian wahyudi.
tetian wahyudi, yang namanya disebut dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum (jpu), saat ini berstatus sebagai dpo (daftar pencarian orang).
namun, meski telah menjadi buronan, status tetian sebagai tersangka belum diumumkan. ia juga belum pernah hadir dalam pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan agung, dan diduga sengaja menghilang untuk menghindari proses hukum.
kasus shp ini tidak hanya melibatkan cv salsabila utama, tetapi juga setidaknya 30 perusahaan boneka lainnya yang diduga dibentuk untuk memfasilitasi aktivitas pengumpulan bijih timah oleh smelter.
baca juga:kasus smelter timah mini gantung, polres beltim tetapkan 1 orang tersangka
pada tahap awal penyelidikan, perusahaan-perusahaan ini sempat menjadi objek pemeriksaan penyidik kejaksaan agung. namun, hingga kini, belum ada satu pun dari jajaran direksi perusahaan boneka yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.
meski beberapa perusahaan smelter telah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, belum ada tindakan hukum lebih lanjut terhadap perusahaan-perusahaan boneka tersebut.
hal ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan adanya babak baru dalam kasus tipikor timah ini. apakah kasus ini akan berlanjut ke jilid ii atau berhenti di tahap ini? pertanyaan ini masih menjadi misteri yang menyelimuti proses hukum yang sedang berjalan.
kasus korupsi shp ini terus berkembang, dan publik menunggu kepastian mengenai apakah akan ada penangkapan baru atau perkembangan lain yang lebih signifikan dalam mengungkap dalang di balik perusahaan-perusahaan boneka ini. (babel pos)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 24 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan