Menpora Pastikan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tanpa Tunggakan Utang

Menpora Dito Ariotedjo diwawancarai awak media di sela membuka konferensi penanggulangan terorisme melalui olahraga di Kuta, Kabupaten Bandung, Bali, Selasa (1/10/2024). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/aa.--

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, menegaskan bahwa tidak ada tunggakan utang terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang diadakan di Aceh dan Sumatera Utara. Dalam pernyataannya, Dito menyebutkan bahwa pertemuan dengan PJ Gubernur Sumatera Utara membuktikan bahwa tidak ada masalah utang yang tertinggal.

“Alhamdulillah, kami pastikan tidak ada tunggakan utang atau pembayaran yang belum diselesaikan untuk Sumatera Utara,” ungkapnya di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa.

Selain Sumatera Utara, Dito juga menjelaskan bahwa Aceh berada dalam kondisi yang sama, dengan tidak adanya tunggakan utang. Menanggapi pertanyaan terkait honor panitia yang belum dibayarkan, ia menjelaskan bahwa pembayaran honor tersebut bersumber dari anggaran negara, baik APBN maupun APBD, yang memerlukan administrasi lengkap sebelum dana dapat dicairkan.

“Setiap pengeluaran dana harus didukung dengan administrasi yang lengkap. Kami memastikan honor yang sempat tertunda karena administrasi telah dibayar, dan sisanya masih dalam proses penyelesaian sesuai aturan,” jelasnya.

BACA JUGA:Alami Kekalahan Memalukan dari Tottenham, Manajemen MU Masih Percayakan Erik ten Hag

BACA JUGA:Legenda Pesepakbola Spanyol Andres Iniesta Resmi Umumkan Pensiun

Dito juga menyebutkan bahwa ada honor penari di Aceh yang belum dibayar, namun hal itu juga sedang ditangani dengan baik. Ia berencana untuk melakukan evaluasi terkait kekurangan yang mungkin terjadi selama PON XXI, dengan harapan perbaikan dapat dilakukan untuk penyelenggaraan PON berikutnya di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat pada 2028.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, total anggaran untuk PON di Aceh dan Sumatera Utara mencapai Rp3,94 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp2,2 triliun berasal dari APBN, sedangkan Rp1,7 triliun berasal dari APBD kedua provinsi.

Untuk Panitia Besar PON di Aceh, total anggaran mencapai Rp1,8 triliun, yang terdiri dari Rp270,3 miliar dari APBN Kemenpora, Rp904,4 miliar dari APBN Kementerian PUPR, dan Rp640,3 miliar dari APBD. Sementara itu, Panitia Besar PON di Sumatera Utara memiliki total anggaran sebesar Rp2,09 triliun, dengan sumber yang sama. (ant)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan