Ramansyah Terancam Dicopot, 2 Ormas Minta Sanksi Kepala Dishub Belitung Dipertimbangkan

Reporter: Dodi Pratama |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 29 Sep 2024 - 22:05

Kepala Dinas Perhubungan Belitung, Ramansyah -- (Antara)

ramansyah terancam dicopot, 2 ormas minta sanksi kepala dishub belitung dipertimbangkan                            tanjungpandan, belitongekspres.com - dua organisasi kemasyarakatan (ormas) di kabupaten belitung, meminta pemberian ataupun penjatuhan sanksi kepada kepala dinas perhubungan (dishub) belitung, ramansyah dapat dipertimbangkan.
ramansyah sebelumnya terancam sanksi disiplin berat karena diduga melanggar dan menyalahgunakan wewenang terkait aktivitas penutuhan bangkai kapal di kawasan pelabuhan tanjung ru, desa pegantungan, kecamatan badau.
kedua ormas yang meminta pertimbangan pemberian sanksi kepada ramansyah yakni ikatan keluarga penyandang disabilitas belitung (ikpdb) dan pengurus daerah (pd) aisyiyah belitung.
ketua ikpdb belitung, ipan mengatakan, ramansyah menjabat sebagai pembina di dua organisasi tersebut dalam program gender equality and social inclusion in insfrastructure (gesit) kerja sama dengan pemerintah australia.
baca juga:pemain timah asal belitung diamankan bareskrim mabes polri
"terkait hal itu, ikpdb meminta kiranya pemberian sanksi dapat dipertimbangkan," kata ketua ikpdb belitung, ipan dalam keterangan tertulis yang diterima belitong ekspres, minggu 29 september 2024.
menurut ipan, ikpdb juga meminta agar ramansyah tidak dibebastugaskan atau dicopot dan dapat tetap berada pada posisi saat ini sebagai kepala dishub belitung.
"kami harap beliau (ramansyah) dapat tetap berada posisi pada saat ini kepala dinas perhubungan kabupaten belitung," harapnya.
selain itu, kata ipan, ramansyah sebagai kepala dishub memiliki peranan besar dalam mendukung kegiatan ikpdb sampai saat ini.
baca juga:kasus kecelakaan maut bocah di belitung berakhir damai, keluarga dapat kompensasi rp100 juta 
maka, dikhawatirkan sanksi pembebastugasan tersebut akan mempengaruhi dan mengurangi peran dirinya sebagai kepala dishub yang juga selaku pembina ikpdb.
"peran beliau sebagai kepala dishub sangat penting dalam mendukung organisasi kami. mungkin ada kekhawatiran bahwa pergantian ini akan berdampak dan mengurangi kontribusi dishub belitung dalam mendukung kegiatan ikpdb di masa mendatang," kata ipan
menurutnya, peran dan kemajuan ikpdb saat ini tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan oleh sosok ramansyah.
ia menjelaskan, ikpdb belitung salah satunya telah menggagas keluarnya peraturan bupati tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sehingga terbitlah surat edaran nomor: 560/0805/dkukmptk/2024 tentang rekrutmen/pegawai tenaga kerja disabilitas oleh pemerintah daerah/bumn/bumd, perusahaan swasta dan pelaku usaha.
baca juga:pemkab belitung berlakukan retribusi pad di puskeswan, mulai 1 oktober 2024
"hal ini bukan berarti mendukung atau membenarkan apa yang dilakukan kadishub belitung terkait penutuhan kapal itu ya, saya tegaskan konteksnya berbeda, bukan menyangkut itu. tapi kami hanya minta agar pemberian sanksinya dapat dipertimbangkan, karena mengingat beliau memiliki peran sebagai pembina ikpdb," jelasnya.
sementara itu, sekretaris pd aisyiyah belitung, siti khusmiyati juga meminta agar pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pemberian sanksi kepada kepala dishub belitung.
menurut siti, ramansyah selaku kadishub belitung juga menjadi pembina program kiat-gesit bagi pd aisyiyah belitung. lalu, mereka juga memberikan dukungan moril kepada ramansyah.
"beliau orang baik, kami ingin permasalahan yang dihadapi beliau tuntas dan ada pertimbangan sanksi yang diberikan yang namanya manusia tidak terlepas khilaf dan salah," tandasnya.
baca juga:dugaan penyalahgunaan wewenang, sanksi disiplin berat menanti kepala dishub belitung 
sanksi disiplin berat menanti
dilansir pemberitaan sebelumnya, sanksi displin berat menanti kepala dinas perhubungan (dishub) kabupaten belitung, ramansyah yang terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) belitung, ka azhami mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat pemanggilan kepada aparatur sipil negara (asn).
"surat pemanggilan sudah kami terbitkan hari ini, tetapi belum kami sampaikan kepada yang bersangkutan. hal tersebut, karena harus menyesuaikan dengan agenda pak bupati," kata azjami saat ditemui belitong ekspres, jumat 27 september 2024.
azhami menjelaskan bahwa dalam buy sistem, jika terjadi perbedaan, misalnya ketika pemeriksa dan yang diperiksa tidak hadir atau tidak datang, maka hukuman disiplin akan secara otomatis dijatuhkan kepada yang bersangkutan.
baca juga:dilantik kembali jadi anggota dprd belitung, sudiyanto gelar syukuran bersama masyarakat
"kami terus melakukan komunikasi dan diskusi dengan pak bupati kapan beliau punya waktu yang pas. kami jadwalkan pada hari senin mendatang lantas baik surat pemanggilan, berita acara dan aplikasi idis sudah kami input semua," jelasnya.
"pada intinya sampai hari ini yang bersangkutan belum di bebas tugaskan karena belum dilakukan pemeriksaan," sambung azhami.
dia menambahkan, jika yang bersangkutan merasa keberatan atas pemberian hukuman disiplin tersebut maka yang bersangkutan bisa mengajukan sanggahan selama 15 hari kedepannya.
"pada prinsipnya kami siap saja jika yang bersangkutan merasa keberatan jika dijatuhkan hukuman disiplin," tegas azhami.
baca juga:dilantik kembali jadi anggota dprd belitung, sudiyanto gelar syukuran bersama masyarakat
lebih lanjut dikatakannya, hukuman untuk disiplin berat terbagi menjadi tiga. pertama penurunan pangkat 1 tingkat di bawahnya selama 12 bulan.
kedua penurunan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan atau pemberhentian dengan hormat dan yang ke tiga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
"apakah nanti setelah menjalani sangsi selama 12 bulan kemudian kembali lagi saya belum bisa menjawab karena itu ada rekam jejak digital buy sistem di bkn. sebab setiap kali kita mengajukan promosi atau apapun kita selalu melalui sistem," pungkasnya. 
ramansyah terancam dicopot
diberitakan sebelumnya, kepala dinas perhubungan kabupaten (dishub) kabupaten belitung terancam dibebastugaskan alias dicopot dari jabatannnya karena dugaan penyalahgunaan wewenang.
baca juga:pelatihan life skill, siswa sman 1 membalong belajar jadi barista profesional 
sanksi pencopotan kepala dinas perhubungan belitung ramansyah merupakan buntut kasus penutuhan kapal milik pt pelni di kawasan pelabuhan tanjung ru, desa pegantungan, kecamatan badau.
hingga saat ini, pemerintah daerah (pemda) belitung tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang terkait laporan penutuhan kapal tanpa izin oleh kepala dinas tersebut.
pj bupati belitung mikron antariksa mengatakan, pihaknya membentuk tim khusus investigasi sebagai tindak lanjut dari dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan pns atau asn dishub itu.
menurut mikron antariksa, satu bulan lalu setelah ramai pemberitaan soal penutuhan dan recycling, aktivitas di pelabuhan tanjung ru tersebut langsung dihentikan.
baca juga:kepala dinas di belitung terancam dicopot, buntut penyalahgunaan wewenang penutuhan kapal
"kemudian telah dilakukan rdp di dprd. tanggal 25 september, tim sudah memberikan laporan dari hasil pemeriksaan tersebut,” ujar mikron kepada wartawan, kamis 26 september 2024.
lebih lanjut pj bupati belitung mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh kepala dinas tersebut. makanya terancam dibebastugaskan.
“yang jelas, terjadi penyalahgunaan kewenangan terhadap persoalan ini dan atas penyalahgunaan tersebut tentu saja kami harus melaksanakan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan,” tegasnya.
sementara itu kepala inspektorat kabupaten belitung, paryanta menambahkan, kepala dishub tidak berwenang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penutuhan kapal.
baca juga:kasus pencabulan anak panti sudah disidangkan, kejari belitung dakwa bi pasal berlapis
“barang itu bukan barang pribadi yang bersangkutan. bahkan bukan barang milik daerah kita tetapi barang tersebut adalah milik pt pelni,” jelas paryanta.
paryanta mengklarifikasi bahwa kapal yang dimaksud adalah km kelian, bukan km tanjung kalian seperti yang sempat disebutkan dalam pemberitaan media.
“kapal km kelian adalah milik pt pelni, sedangkan km tanjung kalian masih beroperasi dan merupakan milik perusahaan swasta. jadi, jelas tindakan itu merupakan pelanggaran kewenangan," tukasnya.
ia menambahkan, selain penyalahgunaan kewenangan, juga ditemukan pelanggaran administratif. di mana surat perintah pembersihan kapal yang dikeluarkan kepala dibuat tanpa melalui prosedur resmi.
“surat-surat dikeluarkan kepala dinas secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan pihak terkait seperti sekretaris daerah dan bagian aset,” ungkapnya. (dod/rez)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 30 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan