Penyimpangan Dana Desa Balunijuk, Korupsi Akibat Kelalaian Pihak Inspektorat Bangka?

Reporter: |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 15 Jan 2024 - 22:55

Mardiana, selaku Bendahara Desa Balunijuk yang Terdakwa Tunggal -Dok---

Alasan tidak dilakukannya audit terhadap laporan keuangan Desa Balunijuk adalah karena keterbatasan sumber daya auditor di Inspektorat. Audit yang dilakukan hanya mencakup desa-desa sampel saja.

"Kabupaten Bangka memiliki 62 desa, jadi pada saat itu kami tidak melakukan audit di Desa Balunijuk, melainkan di desa-desa lain," tambahnya saat menjelaskan mengapa kejadian kecolongan terus terjadi selama tiga tahun berturut-turut.

Diakui bahwa kasus korupsi di Desa Balunijuk tidak terungkap melalui temuan dari Inspektorat sendiri. Melainkan setelah terjadinya peristiwa pidana. "Kami baru melakukan audit setelah peristiwa tersebut," ujar Riski Kustiani, sambil terburu-buru di parkiran PN Pangkalpinang.

Riski Kustiani, yang didampingi oleh seorang rekan pria ketika hendak masuk mobil dinasnya, juga dihadang oleh beberapa warga Balunijuk.

Salah satu warga, Marsup, mengungkapkan keprihatinannya terkait beberapa proyek pembangunan di Desa Balunijuk yang terbengkalai dan terkesan lolos dari audit Inspektorat.

"Kenapa proyek-proyek fisik yang diduga terbengkalai tidak diaudit? Pembangunannya menggunakan dana desa, Inspektorat sebaiknya tidak lengah," kata Marsup.

Marsup juga menekankan perlunya Inspektorat bersikap serius dan profesional dalam melakukan audit. Menurutnya, melibatkan masyarakat dan aktivis desa yang memiliki pemahaman mendalam mengenai masalah desa sangat penting.

"Kasihan masyarakat, ada dana miliaran rupiah tapi manfaatnya tidak dirasakan. Penggunaan dan tujuan dana juga tidak transparan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita memiliki hak untuk bersikap kritis," ujarnya.

Marsup juga mengingatkan bahwa absennya audit dari Inspektorat sejak awal menjadi penyebab keterlambatan dalam mendeteksi penyimpangan. Ia menyatakan keheranannya terhadap fakta bahwa desa sebesar Balunijuk tidak pernah mengalami audit rutin.

"Tentu, apabila ada audit, itu sepenuhnya merupakan keputusan Inspektur. Saya hanyalah anak buah. Namun, keluhan ini akan menjadi perhatian bagi kami di Inspektorat," jawab Riski Kustiani sambil berlalu.

penyimpangan dana desa balunijuk, korupsi akibat kelalaian pihak inspektorat bangka?                            belitongekspres.com, bangka - penjabat bupati bangka, m haris, bersama dengan penjabat bupati lainnya di wilayah provinsi kepulauan bangka belitung (babel), perlu mengambil pembelajaran dari dugaan korupsi di desa balunijuk, merawang, ini.
meskipun kabupaten tersebut memiliki banyak desa dan kekurangan personil auditor di inspektorat kabupaten, hal ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan audit secara selektif atau menggunakan sistem sampel dengan hanya mengambil contoh dari beberapa desa. 
pendekatan tersebut mungkin dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak mencerminkan masalah secara menyeluruh. dampaknya bisa menyebabkan kebocoran keuangan negara.
keterangan auditor inspektorat kabupaten bangka, riski kustiani, yang disampaikan di sidang tipikor pangkalpinang, telah menarik perhatian warga kritis dari desa balunijuk, gumang.
dugaan penyimpangan di desa balunijuk telah tercium sejak tahun 2020, 2021, dan 2022, dan baru terungkap pada tahun 2023. inspektorat tidak terlibat dalam mengungkap dugaan tersebut.
baca juga:tergiur upah rp700 ribu, honorer bpbd babel nyambi kurir sabu
baca juga:polresta pangkalping kembali gencarkan giat patroli kryd
gumang menjelaskan bahwa dari kesaksian pihak inspektorat, terungkap bahwa pengelolaan keuangan desa tidak pernah diaudit. "tidak heran terjadi penyimpangan selama tiga tahun berturut-turut karena tidak ada audit yang dilakukan," ungkap gumang.
dengan ketiadaan audit, gumang mendesak inspektorat untuk bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan. ini mengingat penyimpangan dalam keuangan desa bukan hanya terjadi dalam beberapa bulan, melainkan selama tiga tahun berturut-turut.
"berarti inspektorat sama sekali tidak melakukan tugasnya. seharusnya inspektorat, sesuai dengan tugas dan fungsinya, dapat mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak awal," tegasnya.
"penyimpangan yang terdeteksi dalam kasus ini masih dianggap rendah tingkatannya. kami juga menduga bahwa mungkin ada penyimpangan yang lebih besar, terutama dalam proyek dan kegiatan lainnya," sambungnya.
dalam kesaksian auditor dari inspektorat kabupaten bangka kemarin, terungkap bahwa sebenarnya tidak pernah dilakukan audit keuangan desa di desa balunijuk. auditor bernama riski kustiani mengakui hal ini kepada babel pos.
selain itu, beberapa warga desa balunijuk setelah memberikan kesaksian di hadapan sidang tipikor mengenai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa balunijuk, merawang, bangka, mulai tahun 2020 hingga tahun 2023 yang dilakukan oleh terdakwa mardiana selaku bendahara.
baca juga:awas! intensitas hujan di babel meningkat
baca juga:waspada banjir rob di 4 kelurahan pangkalpinang
alasan tidak dilakukannya audit terhadap laporan keuangan desa balunijuk adalah karena keterbatasan sumber daya auditor di inspektorat. audit yang dilakukan hanya mencakup desa-desa sampel saja.
"kabupaten bangka memiliki 62 desa, jadi pada saat itu kami tidak melakukan audit di desa balunijuk, melainkan di desa-desa lain," tambahnya saat menjelaskan mengapa kejadian kecolongan terus terjadi selama tiga tahun berturut-turut.
diakui bahwa kasus korupsi di desa balunijuk tidak terungkap melalui temuan dari inspektorat sendiri. melainkan setelah terjadinya peristiwa pidana. "kami baru melakukan audit setelah peristiwa tersebut," ujar riski kustiani, sambil terburu-buru di parkiran pn pangkalpinang.
riski kustiani, yang didampingi oleh seorang rekan pria ketika hendak masuk mobil dinasnya, juga dihadang oleh beberapa warga balunijuk. 
salah satu warga, marsup, mengungkapkan keprihatinannya terkait beberapa proyek pembangunan di desa balunijuk yang terbengkalai dan terkesan lolos dari audit inspektorat.
"kenapa proyek-proyek fisik yang diduga terbengkalai tidak diaudit? pembangunannya menggunakan dana desa, inspektorat sebaiknya tidak lengah," kata marsup.
marsup juga menekankan perlunya inspektorat bersikap serius dan profesional dalam melakukan audit. menurutnya, melibatkan masyarakat dan aktivis desa yang memiliki pemahaman mendalam mengenai masalah desa sangat penting.
baca juga:heboh di media sosial, dana desa bakal dipakai dukung capres tertentu
baca juga:peringatan bpbd babel, waspada petir dan angin puting beliung!
"kasihan masyarakat, ada dana miliaran rupiah tapi manfaatnya tidak dirasakan. penggunaan dan tujuan dana juga tidak transparan. oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita memiliki hak untuk bersikap kritis," ujarnya.
marsup juga mengingatkan bahwa absennya audit dari inspektorat sejak awal menjadi penyebab keterlambatan dalam mendeteksi penyimpangan. ia menyatakan keheranannya terhadap fakta bahwa desa sebesar balunijuk tidak pernah mengalami audit rutin.
"tentu, apabila ada audit, itu sepenuhnya merupakan keputusan inspektur. saya hanyalah anak buah. namun, keluhan ini akan menjadi perhatian bagi kami di inspektorat," jawab riski kustiani sambil berlalu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 16 Januari 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan