Kemiskinan Itu Antara Pemikiran, Warisan, dan Takdir

Reporter: Royhan Faradis |

Editor: |

Kamis , 11 Jan 2024 - 22:38

Royhan Faradis-Dok Pribadi---

kemiskinan itu antara pemikiran, warisan, dan takdir                            kemiskinan, satu kata yang mudah dilihat di sekitar kita, masalahnya nyata, namun penyelesaiannya yang tidak pernah mudah. baik negara maju maupun terbelakang selalu berhadpan dengan masalah sosial satu ini yakni kemiskinanan. 
sampai saat ini, pemerintah masih belum menuntaskan masalah kemiskinan di indonesia melalui program-program yang dicanangkan. jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi meskipun berbagai upaya penanganan kemiskinan telah dilakukan pemerintah. hal inilah yang menjadikan kemiskinan masih menjadi masalah serius bagi indonesia. kompleks dan penuh tantangan.
menurut badan pusat statistik, jumlah penduduk miskin di indonesia pada september 2022 mencapai 26,36 juta orang. dibandingkan maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 0,20 juta orang. sementara jika dibandingkan dengan september 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,14juta orang. 
persentase penduduk miskin pada september 2022 tercatat sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap september 2021.
berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode maret 2022–september 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 0,16 juta orang, sedangkan di pedesaan naik sebesar 0,04 juta orang. persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,50 persen menjadi 7,53 persen. sementara itu, di pedesaan naik dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen.
baca juga:paguyuban: sarana komunikasi orang tua dan sekolah
baca juga:tips cara belajar asyik dan efektif
amanat undang-undang dasar 1945 diemban negara dan pemerintah indonesia yaitu untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sosial bagi seluruh  rakyat. dalam undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan ditandai  dengan  terpenuhi  kebutuhan material,  spiritual  dan  sosial  warga  negara, sehingga dapat  hidup layak dan mampu mengembangkan diri, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
kemiskinan seyogyanya tidak didefinisikan sebagai ukuran statistik atau indikator tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis rumah tangga atau keluarga dengan jaringan sosial yang ada di sekitarnya (murdiyana & mulyana, 2017). 
rendahnya pendapatan penduduk miskin menyebabkan rendahnya produktivitas dan meningkatkan beban ketergantungan bagi masyarakat. dalam laporan yang dikeluarkan dari world bank diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat memengaruhi terjadinya kemiskinan, pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis.
pengentasan kemiskinan jangka panjang membutuhkan roadmap yang jelas dengan tenggat waktu yagn terperinci. hal ini tidak luput dengan mempertimbangkan variabel-variabel makro seperti keunggulan sumbar daya alam, manusia, ekonomi hingga ketersediaan infrastruktur di dalamnya. 
pemerataan pembangunan, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa dan kota, ataupun pembangunan antar provinsi di indonesia wajib hukumnya untuk dijadikan dasar dalam program besar pengentasan kemiskinan. selain itu dalam melihat kemiskinan ada dimensi lain, yaitu dimensi bukan pendapatan, seperti rendahnya pencapain di bidang pendidikan dan penyediaan akses pada pelayanan dasar di berbagai daerah terutama di wilayah timur indonesia. hal ini semakin mempertegas adanya kesenjangan berdasarkan lokasi geografis. faktor-faktor tersebut saling sambung-menyambung dan memiliki keterkaitan satu sama lainnya yang pada akhirnya membentuk lingkaran kemiskinan. 
rumah tangga dikategorikan miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah pedesaan, karena berpendidikan rendah, maka produktivitasnyapun rendah sehingga imbalan yang akan diperoleh tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan,dan pendidikan. akibatnya, rumah tangga miskin akan menghasilkan keluarga-keluarga miskin pula pada generasi berikutnya.
baca juga:disabilitas mental dalam bingkai pemilu
baca juga:tangisan si kecil tak selalu berarti asi ibu berkurang
warisan kemiskinan itu nyata sebagai warisan dan mindset. karakteristik menarik dari kemiskinan di indonesia adalah garis kemiskinan yang justru lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di pedesaan. dengan kata lain dengan jumlah uang yang sama, masyarakat di kota memiliki potensi berstatus miskin lebih tinggi daripada di desa. 
namun demikian belum tentu hal ini menggambarkan kebahagiaan, buktinya kasus urbanisasi/bedol desa acap kali terjadi selepas hari besar seperti lebaran dan tahun baru. data mencatatkan bahwa garis kemiskinan perkotaan lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan pedesaan mulai dari tahun 2013 hingga semester ii 2022. perbedaan tersebut turut memengaruhi garis kemiskinan antar wilayah berdasarkan pengelompokkan wilayah di indonesia secara geografis.
rata-rata garis kemiskinan tertinggi baik perkotaan dan pedesaan terdapat di wilayah maluku papua. pada semster ii 2022 rata-rata garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan di wilayah tersebut mencapai rp. 680.405 dan rp. 631.226. 
kondisi ini berkaitan erat dengan keterbatasan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok dari wilayah asal barang. mereka yang di sana tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri alias harus bergantung kepada orang lain yang membuat harga barang menjadi tidak wajar akibat margin perdagangan. 
di lain sisi rara-rata garis kemiskinan terendah berada di pulau sulawesi yang dapat diartikan bahwa sebagian besar kebutuhan pokok di wilayah sulawesi sudah mampu dipenuhi oleh wilayahnya sendiri atau wilayah sekitarnya tanpa membutuhkan proses pendistribusian yang memakan biaya. di sana garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan masing-masing hanya rp. 464.542 dan rp.447.450.
melihat situasi yang digambarkan sebelumnya tak khayal jika kemiskinan identik dengan takdir. hal ini sejak lahir kita tidak dapat memilih ingin dilahirkan dimana saat kita kecil. oleh karena itu penuli mekomendasi kepada pemerintah hingga stake holder terkait dalam pengentasan kemiskinan perlu mempertimbangkan antara lain pertama, tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri, perlu koordinasi hingga level akar rumput sehingga barangk kebutuhan pokok mudah diakses walau jarak yang lumayan jauh. 
kedua perencanaan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, guna memenuhi  hak-hak dasar warga negara secara layak terhadap sumber daya alam di wilayahnya sendiri untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya sendiri sehingga mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. 
dengan kedua rekomendasi ini masyarakat diharapkan mampu berdikari tidak selalu disuap dengan “ikan”, melainkan dengan “pancing”, guna pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.(*)
*) royhan faradis, fungsional statistisi muda bps provinsi kepulauan bangka belitung

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres Edisi 12 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan