Komisi IX DPR RI Minta Evaluasi Penerapan KRIS

Reporter: |

Editor: Erry Frayudi |

Jumat , 07 Jun 2024 - 19:51

Ruang rawat inap di RSUD Sidoarjo Barat. (Radar Sidoarjo)--

komisi ix dpr ri minta evaluasi penerapan kris                            jakarta, beitongekspres.com  – kontroversi terkait kelas rawat inap standar (kris) memicu komisi ix dpr ri untuk memanggil kementerian kesehatan (kemenkes), dewan jaminan sosial nasional (djsn), dan bpjs kesehatan dalam rapat kerja yang digelar pada 6 juni. 
setelah mendengarkan paparan dari berbagai pemangku kepentingan, komisi ix meminta agar penerapan kris dievaluasi lebih lanjut.
hasil dari rapat tersebut menyebutkan salah satu poin penting yaitu evaluasi terhadap perpres 59/2024. 
komisi ix mendesak kemenkes, djsn, bpjs kesehatan, dan dewan pengawas (dewas) bpjs kesehatan untuk mengkaji kesiapan rumah sakit serta dampak kris terhadap kualitas layanan kesehatan. 
selain itu, mereka juga diminta untuk mengevaluasi tarif, iuran, serta dana jaminan sosial (djs) kesehatan yang terkait.
baca juga:jelang idul adha 2024, pertamina patra niaga tambah 11.4 juta tabung lpg 3 kg untuk penuhi kebutuhan ma
baca juga:kejagung ungkap pemilik drone yang ditembak jatuh di kantor jampidsus
anggota komisi ix dari fraksi nasdem, irma suryani, menekankan bahwa percepatan dalam penerapan kebijakan tidak selalu berdampak baik. "kris tidak sesuai amanat konstitusi,” ujarnya. 
ia juga menyoroti ketidakadilan dalam kris yang berencana menerapkan satu tarif iuran untuk semua kelas rawat inap. 
"tolong evaluasi kembali dulu. perbaiki infrastruktur, sumber daya manusia (sdm), dan aspek lainnya. jika itu sudah dilakukan, komisi ix tidak bakal menolak,” tambahnya.
senada dengan irma, edy wuryanto, anggota komisi ix dari fraksi pdi perjuangan, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kris. 
ia menyoroti ketidakjelasan pemerintah terkait skema iuran, di mana ada kekhawatiran bahwa kris akan memberlakukan tarif iuran yang seragam. "kalau iuran betul satu harga, itu akan membiaskan prinsip gotong royong dalam jkn. ini juga bisa berpotensi menurunkan pendapatan iuran jkn,” ujarnya. 
edy juga mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat jika ada perubahan iuran, agar tidak ada kejutan yang merugikan.
baca juga:soal polemik tapera, prabowo: kita pelajari dan cari solusi
baca juga:terkait tppu korupsi timah, kejagung periksa adik harvey moeis 
selain itu, edy menyoroti perbedaan antara laporan kemenkes dengan kenyataan di lapangan. kemenkes mengklaim bahwa banyak rumah sakit yang siap menerapkan kris, tetapi data lapangan menunjukkan kesiapan tersebut masih terbatas. 
ia meminta agar pemerintah lebih matang dalam merencanakan penerapan kris dan memastikan kesiapan seluruh rumah sakit.
dewi asmara dari fraksi partai golkar menyoroti ketidaksiapan rumah sakit dalam menerapkan kris. 
"awalnya ditargetkan 2.432 rumah sakit yang siap, tapi ternyata hanya 1.053 yang benar-benar siap. apakah pemerintah akan bertindak tegas terhadap rumah sakit yang belum siap ini?” tanyanya.
ketua dewas bpjs kesehatan, abdul kadir, mengungkapkan bahwa banyak fasilitas kesehatan masih menunggu aturan teknis terkait penerapan kris. 
ia menyebutkan bahwa sesuai dengan perpres 59/2024, aturan teknis tersebut akan diatur melalui peraturan menteri. "mereka memerlukan kepastian dalam menerapkan kris,” jelasnya.
dengan adanya polemik ini, komisi ix dpr ri mendorong evaluasi menyeluruh dan persiapan yang lebih matang dalam penerapan kris, guna memastikan kebijakan ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 8 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan