Isu Panas Korupsi Timah, Jenderal Purnawirawan Polri B dan T Terlibat?

Reporter: |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 30 May 2024 - 21:54

Kejagung resmi menahan eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono (BGA) sebagai tersangka ke 22 kasus korupsi tata niaga timah di Babel (ist)--

isu panas korupsi timah, jenderal purnawirawan polri b dan t terlibat?                            belitongekspres.com - isu tentang kemungkinan keterlibatan seorang jenderal purnawirawan polri dalam kasus dugaan korupsi timah di bangka belitung (babel) selama tahun 2015-2022 terus memanas dan menjadi topik perbincangan di masyarakat.
meskipun identitasnya hanya disebut dengan inisial, keberadaan jenderal yang diduga terlibat kasus korupsi tersebut telah menjadi pusat perhatian, namun belum pernah terselesaikan dengan jelas. 
dari awal perbincangan tentang seorang jenderal berinisial b, sekarang muncul lagi spekulasi tentang seorang berinisial t yang diduga terlibat dalam skandal mega korupsi  timah yang tengah diusut kejagung tersebut.
kabar tentang dugaan keterlibatan seorang jenderal purnawirawan polri dalam kasus dugaan korupsi pt timah dengan dugaan kerugian negara fantastis mencapai rp 300 triliun semakin santer terdengar.
febrie adriansyah, jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus) kejagung, bahkan memberikan komentar terkait sosok jenderal purnawirawan polri yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pt timah.
baca juga:pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah, kejagung resmi tahan bambang gatot ariyono
baca juga:kejagung berkomitmen untuk terus usut kasus korupsi pt timah meski ada tekanan
pengungkapan terkait dugaan keterlibatan jenderal purnawirawan polri dalam kasus dugaan korupsi pt timah di babel beberapa waktu lalu dilakukan oleh iskandar sitorus dari indonesia audit watch (iaw).
menurut iskandar, dalam kasus izin usaha pertambangan (iup) pt timah periode 2015-2022, yang menurut jaksa agung st burhanuddin merugikan negara hingga rp 300 triliun, melibatkan para pejabat tinggi aparat hukum.
pendapat serupa juga disampaikan oleh hanifa sutrisna, ketua national corruption watch. hanifa menyatakan bahwa keterlibatan mantan penegak hukum dalam kasus dugaan korupsi pt timah bukanlah hal yang terisolasi, namun melibatkan lebih dari satu individu.
"saya melihat bahwa tidak hanya satu mantan penegak hukum yang terlibat, tetapi ada dua. salah satunya yang inisialnya sudah diketahui adalah b, dan menurut kami di icw, yang lainnya adalah t," ungkap hanifa.
hanifa menambahkan bahwa dugaan keterlibatan mantan petinggi polri dalam kasus korupsi tambang timah sangatlah mungkin terjadi. "keterlibatan mereka sangatlah mungkin karena lokasi pertambangan dan aktivitas operasionalnya pasti diketahui oleh penegak hukum di sana," paparnya.
baca juga:eks dirjen minerba kementerian esdm jadi tersangka baru korupsi pt timah, ini perannya!
baca juga:anggota densus yang buntuti jampidsus sudah diperiksa propam polri, apa hasilnya?
hanifa juga mengajukan pertanyaan tentang tanggung jawab negara dalam menghadapi praktek korupsi yang merugikan negara dalam skala yang sangat besar.
meskipun jampidsus kejaksaan agung telah menyebutkan kemungkinan keterlibatan seorang jenderal purnawirawan polri dalam kasus dugaan korupsi pt timah, namun penjelasan lebih lanjut masih belum diungkapkan.
jampidsus kejagung febrie adriansyah mengakui adanya isu yang beredar terkait hal ini. dia menjelaskan bahwa pihaknya masih terus mendalami kasus korupsi pt timah dengan menggunakan bukti yang ada.
"dalam kasus ini, kami tidak hanya bergantung pada informasi yang beredar di media sosial tentang keterlibatan individu a atau b, tetapi kami melakukan penelitian berdasarkan bukti yang kami peroleh," ujar febrie kepada wartawan.
febrie juga menegaskan bahwa kejaksaan agung dibantu oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) dalam mengungkap kasus ini. "kami secara cermat mempelajari jejak uang dari kejahatan yang dilakukan dan kami melakukan investigasi sebaik mungkin," tambahnya.
"jika ada bukti yang menunjukkan keterlibatan seorang jenderal purnawirawan, maka jaksa penuntut umum (jpu) akan mengajukan usulan penetapan tersangka," tutup febrie.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 31 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan