PPP Belitung Gelar Pendidikan Politik Kader Sambut Pemilu 2029

​TANJUNGPANDAN, BELITONEKSPRES.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Belitung menggelar pendidikan politik bagi kader dan simpatisan di Hotel Pondok Impian, Tanjungpandan, Selasa (30/12/2025). 

Kegiatan ini menjadi langkah awal persiapan verifikasi partai politik serta penyusunan strategi menghadapi Pemilu 2029.

Mengusung tema "Meningkatkan Kualitas Partai Politik Menuju Demokrasi yang Lebih Baik", agenda ini bertujuan memperkuat kaderisasi serta soliditas internal partai.

Ketua DPC PPP Belitung, Suhaeli, menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan agenda wajib untuk memastikan kesiapan seluruh unsur partai.

​"Ini kegiatan wajib yang kita lakukan untuk silaturahmi dan memperkuat kader. Ke depan pekerjaan kita semakin berat, namun dengan kekompakan dan kerja sama, insyaallah akan terasa lebih mudah," kata Suhaeli.

BACA JUGA:Antisipasi Sampah Malam Tahun Baru 2026, DLH Belitung Siagakan Satgas Patroli hingga Dini Hari

​Dalam kesempatan tersebut, Suhaeli secara optimistis mematok target besar bagi partai berlambang Ka'bah tersebut.

Ia menargetkan PPP mampu meraih empat kursi di DPRD Kabupaten Belitung pada Pemilu 2029 mendatang.

Persiapan teknis menjadi sorotan utama dalam kegiatan ini. Fungsionaris PPP Belitung, Samad, dalam materinya menekankan pentingnya kesiapan menghadapi verifikasi faktual. 

Menurutnya, partai harus memenuhi syarat kepengurusan minimal 75 persen hingga ke tingkat bawah.

​"Verifikasi adalah hal wajib. Kami fokus pada persiapan kepengurusan, kantor sekretariat, hingga kelengkapan administrasi seperti Kartu Tanda Anggota (KTA). Kami ingin kader siap dan tidak kaget saat diminta melengkapi persyaratan nanti," jelas Samad.

BACA JUGA:Pemberdayaan Ekonomi, Baznas Belitung Salurkan Bantuan Modal Bengkel Z-Auto Kepada 3 Mustahik

Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Belitung, Robet Harison. Ia memaparkan peran pemerintah daerah dalam mendukung penguatan demokrasi melalui sinergi dengan partai politik.

​"Pemerintah harus terus bersinergi dengan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama terkait kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara," kata Robet.***