Belanja Subsidi dan Bansos APBN 2026 Meningkat, Transfer ke Daerah Turun
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (29/12/2025)-Rubby Jovan-ANTARA
BELITONGEKSPRES.COM - Belanja subsidi dan bantuan sosial dalam APBN 2026 meningkat signifikan menjadi Rp1.300 triliun, naik dari Rp950 triliun pada tahun sebelumnya. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan kenaikan anggaran ini difokuskan untuk program yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan berbagai bantuan sosial lain, bukan untuk pembayaran gaji ASN.
Kenaikan belanja pusat tersebut berdampak pada penurunan alokasi transfer ke daerah (TKD) pada 2026 dibanding 2025. Menurut Suahasil, hal ini merupakan konsekuensi dari fokus pemerintah untuk meningkatkan program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, sekaligus memastikan efektivitas belanja pemerintah.
APBN 2026 telah disahkan DPR, dan rincian alokasi untuk daerah tercatat jelas. Kementerian dan lembaga telah menerima DIPA, sehingga pelaksanaan anggaran siap berjalan sejak awal tahun, termasuk pembayaran gaji pegawai dan penyaluran transfer ke APBD tepat waktu.
Meski alokasi TKD menurun, pengelolaan APBN dan APBD tetap dilakukan secara terpadu. “APBN dan APBD merupakan satu kesatuan, sehingga tetap kami pantau secara terpadu,” ujar Suahasil.
BACA JUGA:APBN 2026: Pemerintah & DPR Sepakat Tambah TKD Naik Jadi Rp693 Triliun
BACA JUGA:Transaksi 12.12 Melonjak, E-commerce Dinilai Berperan Dorong Ekonomi Digital
Kenaikan belanja subsidi dan bansos ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat program perlindungan sosial, dan mendorong pemerataan manfaat ekonomi ke seluruh daerah di Indonesia. (ant)