Wapres Gibran Tertarik Berkantor di IKN pada 2026, Pembangunan Kantor Capai Tahap Akhir

BELITONGEKSPRES.COM - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan ketertarikan untuk mulai berkantor di IKN pada 2026. Pernyataan itu muncul seiring progres pembangunan kantor wapres yang disebut telah mencapai tahap akhir.

Basuki memastikan pembangunan kantor wapres di kawasan inti IKN akan rampung pada akhir Desember 2025, dan tinggal melalui proses pengisian furnitur sebelum dapat digunakan sepenuhnya.

“Beliau punya keinginan begitu saya dengar,” ujar Basuki saat ditemui di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat 12 Desember.

“Akhir Desember ini jadi. Baru tinggal nanti mengisi furniturnya,” tambahnya.

Basuki menjelaskan dasar percepatan pembangunan IKN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Regulasi tersebut menegaskan IKN akan resmi menjadi ibu kota negara pada 2028, dengan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dilakukan secara bertahap, dimulai dengan 4.100 ASN.

BACA JUGA:Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Masuki Tahap Konstruksi

BACA JUGA:Otorita IKN Bangun PLTS 50 MW untuk Energi Bersih, Nilai Investasi Rp900 Miliar

“Tahun 2025 ini sudah ada beberapa pekerjaan yang dimulai untuk menyiapkan 2028. Kita harus membangun yudikatif dan legislatif,” jelas Basuki.

Pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, dan infrastruktur inti di wilayah 1A, 1B, dan 1C telah berlangsung sejak Desember 2025, dikerjakan bersama Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Selain kantor dan kediaman wapres, proyek strategis lain terus dikebut. Basuki menyebut pembangunan Masjid Negara dan beberapa infrastruktur penting sudah memasuki tahap finalisasi. Jalan tol dari Balikpapan ke IKN diperkirakan mulai fungsional akhir bulan ini.

Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan berlangsung 2025-2027, dengan target rampung akhir 2027 atau semester pertama 2028.

Terkait pendanaan, anggaran IKN untuk 2026 masih menunggu persetujuan. Basuki menyebut anggaran awal sebesar Rp 6 triliun akan ditambah Rp 14 triliun sehingga total kebutuhan diperkirakan mencapai Rp 20 triliun. Pembangunan fase pertama yang dimulai 2022 telah mencapai 97% dan ditargetkan tuntas akhir tahun ini.

Fasilitas publik, seperti sekolah dan pasar, dijadwalkan rampung pada 2027 sebagai bagian dari fase kedua pembangunan IKN. (beritasatu)