KPK Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan Bencana di Sumatera
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto (kanan) bersama Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana memberikan keterangan usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025, di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakart-Rio Feisal-ANTARA
BELITONGEKSPRES.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi penggunaan anggaran pemerintah untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan ini disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Yogyakarta, Senin.
KPK akan menugaskan deputi terkait, baik koordinasi dan supervisi maupun pencegahan, untuk memastikan bantuan dan donasi masyarakat digunakan sesuai peruntukannya.
Setyo menjelaskan pengawasan dilakukan karena banyak kementerian dan lembaga membuka ruang bagi masyarakat untuk berdonasi. Langkah ini juga bertujuan mendukung pemerintah agar proses penyaluran bantuan berjalan transparan dan tepat sasaran.
Bencana alam banjir bandang dan longsor sebelumnya melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar. Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 7 Desember 2025, jumlah korban meninggal mencapai 921 jiwa dan 392 orang masih dinyatakan hilang.
BACA JUGA:Prabowo Setujui Anggaran Rp60 Juta per Rumah untuk Pengungsi yang Rumahnya Rusak
BACA JUGA:BNPB Perkirakan Biaya Perbaikan Kerusakan Bencana Sumatera Capai Rp51,82 Triliun
Sebelumnya, pada 3 Desember 2025, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penanganan dampak bencana di tiga provinsi tersebut sebagai prioritas nasional.
Pada 7 Desember 2025, Presiden Prabowo menekankan tujuh arahan penting dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh, termasuk memastikan kecepatan, ketepatan, dan konsistensi pemerintah untuk keselamatan serta pemulihan warga terdampak. (ant)
- Tag
- Share
-
-
