Pemerintah Alokasikan Rp2.567,9 Triliun APBN untuk Delapan Program Prioritas 2026

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan mengalokasikan APBN sebesar Rp2.567,9 triliun untuk delapan program prioritas pada 2026. Anggaran tersebut berasal dari total APBN Rp3.842 triliun.

Menurut Airlangga, delapan program prioritas ini fokus pada kedaulatan pangan, energi, dan penguatan ekonomi nasional untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan sejahtera.

Sektor pendidikan mendapat alokasi terbesar, yakni Rp757,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan sekolah unggulan, program Sekolah Rakyat, serta perbaikan fasilitas pendidikan secara menyeluruh.

Program ketahanan energi memperoleh anggaran Rp402,4 triliun, termasuk insentif perpajakan sebesar Rp16,7 triliun, energi baru terbarukan Rp37,5 triliun, listrik desa Rp5 triliun, serta dukungan lainnya senilai Rp600 miliar. Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk meningkatkan lifting minyak dan gas, mendorong energi hijau, serta memastikan subsidi energi tepat sasaran.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Pastikan APBN 2025 Dikelola Secara Hati-hati, Defisit Dijaga di bawah 3 Persen

BACA JUGA:Realisasi Anggaran Program Prioritas Capai Rp611,7 Triliun per Oktober 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas lain dengan anggaran Rp335 triliun. Program ini ditargetkan menjangkau 80 juta penerima manfaat pada pertengahan 2026, naik dari 44 juta anak sekolah saat ini. Airlangga menekankan program ini memiliki dampak berganda bagi perekonomian masyarakat.

Ketahanan pangan menerima Rp164,4 triliun, termasuk dukungan pengadaan beras oleh BULOG dan peningkatan produktivitas petani serta nelayan. Sektor kesehatan dialokasikan Rp244 triliun, sedangkan pembangunan desa, koperasi, dan UMKM mendapat Rp181,8 triliun.

Dua program prioritas lainnya adalah pertahanan semesta dengan anggaran Rp424,8 triliun serta akselerasi investasi dan perdagangan global senilai Rp57,7 triliun.

Selain delapan program prioritas, pemerintah juga mendukung sektor perumahan melalui perpanjangan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2027 dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan senilai Rp130 triliun.

Airlangga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pengurus Kadin untuk mendorong implementasi berbagai program prioritas pemerintah. (ant)