Benarkah Pencopotan Gus Yahya dari Ketum PBNU Terkait Isu Tambang? Ini Penjelasan PBNU

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM – Polemik pencopotan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU menuai sorotan publik.

Salah satu isu yang berkembang adalah dugaan keterkaitan keputusan itu dengan persoalan tambang. Namun PBNU menegaskan, pemberhentian Gus Yahya sama sekali tidak berhubungan dengan isu tersebut.

Katib Syuriyah PBNU KH Sarmidi Husna menegaskan bahwa isu tambang hanyalah opini liar yang tidak memiliki kaitan dengan keputusan organisasi. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

“Isu tambang itu sebenarnya bukan bagian dari apa dasar dari masalah ini. Itu isu yang lain. Saya kira isu tambang itu berbeda ya,” kata Sarmidi menepis spekulasi publik.

BACA JUGA:PBNU Terbitkan Surat Edaran, Yahya Cholil Staquf Tidak Lagi Menjabat Ketua Umum

Menurutnya, keputusan pemberhentian Gus Yahya sepenuhnya mengikuti aturan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT) PBNU. Ia menegaskan bahwa terdapat pelanggaran organisasi yang menjadi dasar pencopotan tersebut.

Sarmidi memerinci bahwa inti persoalan terletak pada tindakan Gus Yahya yang mengundang akademikus zionis, Peter Berkowitz, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU.

Forum tersebut merupakan jenjang kaderisasi tertinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama, sehingga undangan itu dipandang bertentangan dengan nilai dasar organisasi.

“Rapat Harian Syuriyah PBNU menilai, Gus Yahya melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU,” tegas Sarmidi.

BACA JUGA:Polemik PBNU 2025: Gus Yahya Dituntut Mundur, Ulama Sepakat Tak Ada Pemakzulan

Ia menambahkan, keputusan ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan setelah melalui proses evaluasi sesuai aturan organisasi. Proses penilaian dianggap sudah sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebelumnya, Syuriyah PBNU mengeluarkan surat bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan pemberhentian resmi Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU mulai 26 November 2025.

Surat tersebut ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir pada 25 November 2025.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Gus Yahya telah menerima dan membaca keputusan rapat beserta risalah yang menyertai.