Menkeu Purbaya Usulkan Magang Nasional Juga Menyasar Lulusan SMK

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan agar program Magang Nasional tidak hanya ditujukan untuk lulusan perguruan tinggi, tetapi juga menyasar lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, Purbaya menekankan pentingnya menjadikan lulusan SMK sebagai salah satu sumber tenaga kerja yang mendapat perhatian. “Nanti kami akan coba usulkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk memikirkan yang lulusan SMK,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan perhatian selama ini lebih banyak fokus pada lulusan vokasi dan perguruan tinggi. Namun, ia menilai penciptaan lapangan kerja untuk lulusan SMK sama pentingnya, sehingga perhatian harus mencakup sisi permintaan tenaga kerja, bukan hanya suplai. Perbaikan di sisi permintaan, menurutnya, perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang memadai.

“Kalau ekonomi tumbuhnya seperti sekarang, ya sulit. Tapi ke depan, saya pikir lulusan SMK akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibanding saat ini,” kata Purbaya.

BACA JUGA:Kemnaker Siapkan Batch 3 Magang Nasional 2025, Targetkan Total 100.000 Peserta

BACA JUGA:Program Magang Nasional Batch 3 Dibuka, Simak Jadwal Pelaksanaan dan Syaratnya

Menteri Keuangan juga menolak pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi 5 persen merupakan angka optimal bagi Indonesia. Menurutnya, untuk menyerap tenaga kerja usia produktif secara maksimal, pertumbuhan ekonomi ideal berada di kisaran 6-7 persen. Purbaya berharap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk perbaikan investasi, optimalisasi belanja pemerintah, serta manajemen fiskal dan moneter, dapat mendorong pencapaian pertumbuhan tersebut.

Program Magang Nasional 2025 menargetkan 100.000 peserta dari lulusan perguruan tinggi. Kementerian Ketenagakerjaan saat ini membuka tahap III melalui platform MagangHub, setelah pada tahap I dan II berhasil menyerap sekitar 80.000 peserta. Pendaftaran tahap III ditargetkan mulai 15 Desember 2025, sementara perusahaan dan instansi pemerintah sudah dapat mengajukan jumlah lowongan yang tersedia. (ant)