Mentan Tegaskan Beras Impor 1 Liter Pun Tidak Boleh Masuk RI

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah tidak akan mengizinkan impor beras satu liter pun ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun, sebagai bukti komitmen menjaga swasembada pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

Langkah tegas ini menyusul kasus dugaan impor ilegal beras oleh perusahaan PT MSG di Sabang, Aceh, yang menyebabkan gudang beras disegel aparat penegak hukum bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Menurut Amran, impor beras dari Thailand tersebut melanggar kebijakan pemerintah karena Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan larangan impor.

Amran menjelaskan meskipun Sabang memiliki status free trade zone, impor tetap tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang menekankan kedaulatan pangan. “Bapak Presiden sudah menyampaikan, insya Allah tahun ini tidak ada impor. Produksi dalam negeri sudah swasembada dan lebih dari cukup,” ujarnya.

Produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 34,7 juta ton pada 2025, melampaui target pemerintah sebesar 32 juta ton. Menurut Amran, keberadaan 250 ton beras impor di Sabang memang kecil dari sisi pasokan, tetapi dapat mengganggu stabilitas politik dan menimbulkan persepsi keliru mengenai kondisi pangan nasional.

BACA JUGA:Gudang Beras di Sabang Disegel karena Impor 250 Ton dari Thailand Tanpa Izin

BACA JUGA:Mentan Paparkan Target Produksi Pangan 2026, Beras Dipatok 34,77 Juta Ton

Amran menambahkan motif utama pelaku impor adalah keuntungan bisnis karena harga beras internasional turun drastis dari 650 dolar AS per ton menjadi 340 dolar per ton setelah Indonesia menghentikan impor, sehingga sejumlah negara produsen berusaha melobi agar Indonesia kembali membeli beras mereka.

“Indonesia membuat harga pangan dunia turun karena dua tahun berturut-turut impor kita mencapai 7 juta ton, lalu dihentikan. Tekanan dari negara tetangga tetap ada, tapi prinsip kita adalah swasembada,” kata Amran. 

Ia menegaskan semua pelanggaran akan ditindak tegas tanpa kompromi dan keberadaan kasus impor ilegal tidak mengubah status swasembada, yang ditentukan oleh produksi nasional.

Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, meminta penindakan tegas bagi pelaku impor beras 250 ton di Sabang sesuai ketentuan hukum. “Pemerintah sudah mencanangkan tidak ada impor beras. Kita sudah swasembada, jadi siapa pun yang mencoba, harus ditindak secara hukum,” ujarnya. (ant)