Tut Wuri Handayani Serta Sekolah Rakyat

JAKARTA - "Anak muda harus sekolah, gak boleh menganggur, untuk bekal di masa depan biar besar gak jadi preman."

Di balik irama rock and roll yang membara, potongan lirik lagu berjudul Tut Wuri Handayani itu terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam, jangan biarkan generasi muda terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbatasan.

Realitas di lapangan, saat ini, ribuan anak masih terpaksa meninggalkan bangku sekolah, terhimpit beban ekonomi dan minim akses.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dikeluarkan pada 19 Maret 2025, tercatat 66.866 siswa yang putus sekolah sepanjang 2024.

Rinciannya, 38.540 siswa di tingkat SD/sederajat, 12.219 siswa di SMP/sederajat, 6.716 siswa SMA, dan 9.391 siswa SMK. Itu bukan sekadar angka statistik, melainkan mimpi yang tertunda dan potensi yang terbuang.

Meskipun demikian, angin perubahan mulai berembus. Pemerintah terus berupaya menggelar serangkaian kebijakan ambisius untuk menekan angka putus sekolah.

Salah satunya, seorang bocah di Makassar, Sulawesi Selatan, namanya Akbar (15). Sulung dari tiga bersaudara ini bekerja di bengkel untuk membantu ekonomi keluarga. Di usia belasan tahun, ia lebih akrab dengan peralatan bengkel ketimbang pena. Beruntung, kini, ia masuk program Sekolah Rakyat. Cerita Akbar mewakili 66.866 siswa yang putus sekolah sepanjang 2024 itu.

Akar Masalah

Putus sekolah bukanlah pilihan bebas yang diambil dengan suka rela, melainkan jerat yang lahir dari penyebab-penyebab yang saling terkait. Hal yang paling mencolok adalah beban biaya pendidikan. Buku, seragam, hingga ongkos transportasi terasa seperti gunung es yang harus dipikul keluarga miskin. Dalam situasi harga sembako yang berfluktuasi, banyak orang tua lebih memilih mengisi perut daripada memenuhi hak pendidikan anak-anaknya.

Anak-anak seperti Akbar terpaksa turun ke lapangan untuk bekerja. Di perdesaan, anak-anak seusia Akbar banyak menjadi buruh tani atau pedagang kaki lima. Waktu belajar pun tersita, hingga akhirnya sekolah benar-benar ditinggalkan.

Dampaknya jelas, anak-anak yang putus sekolah tumbuh dengan keterampilan rendah, terjebak dalam pekerjaan kasar dengan penghasilan minim. Saat dewasa, mereka sulit bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif, di mana gelar sarjana menjadi tiket masuknya.

Ini bukan hanya cerita individu, tapi mengenai SDM rendah yang menghambat pertumbuhan pembangunan nasional.

Orkestra Kebijakan

Meskipun demikian, di tengah kegelapan itu, cahaya mulai menyinari. Kemendikdasmen, Kementerian Sosial, dan kementerian serta lembaga lain di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan serangkaian program untuk menangkap anak-anak seperti Akbar, sebelum mereka jatuh terlalu dalam.

Salah satunya pembentukan relawan pendidikan. Jaringan relawan ini bertugas melakukan deteksi dini, mengintip ke setiap sudut kota/desa untuk mengidentifikasi anak-anak berpotensi putus sekolah.

Relawan ini bukan orang asing, sering kali mereka berasal dari komunitas setempat. Dengan begitu, pendekatan yang dilakukan lebih empatik, penuh kedekatan, dan bisa membangun kepercayaan keluarga.