DPR Usulkan Tim Keamanan Sekolah untuk Cegah Kekerasan dan Perundungan

BELITONGEKSPRES.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengusulkan setiap sekolah membentuk tim keamanan khusus untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, maupun intoleransi.

“Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan belajar dengan percaya diri, bukan tempat menakutkan akibat kekerasan atau diskriminasi,” ujar Kurniasih di Jakarta, Rabu.

Menurut Kurniasih, tim keamanan sekolah menjadi bagian penting dari sistem perlindungan anak di satuan pendidikan. Tim ini perlu memiliki mekanisme pelaporan cepat dan transparan, serta melibatkan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor.

“Budaya diam terhadap kekerasan harus diakhiri. Sekolah tidak boleh melindungi pelaku dan mengorbankan korban. Setiap anak berhak merasa aman, didengar, dan dilindungi,” tambahnya.

BACA JUGA:Kemenag Bentuk Satgas Cegah Kekerasan di Pesantren

BACA JUGA:KPAI Desak Pemerintah Blokir Gim Online yang Mengandung Unsur Kekerasan, Roblox & Free Fire Termasuk

Kurniasih juga meminta pemerintah memberikan dukungan regulasi dan anggaran agar pembentukan tim keamanan sekolah dapat dilakukan secara berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan.

Selain menangani kasus, tim ini diharapkan melakukan pencegahan melalui kebijakan anti-perundungan, program pendidikan toleransi, dan pelatihan bagi guru untuk mendeteksi dini potensi kekerasan. “Sekolah perlu sistem terintegrasi, bukan hanya bereaksi ketika kasus muncul. Pencegahan jauh lebih penting,” jelasnya.

Ia menekankan kerja sama lintas pihak, termasuk lembaga perlindungan anak, organisasi profesi psikologi, dan masyarakat sekitar sekolah, untuk mendukung ekosistem yang peduli dan responsif. “Ketika semua pihak terlibat, sekolah akan menjadi tempat yang aman sekaligus menumbuhkan karakter anak,” tuturnya.

Kurniasih menegaskan bahwa upaya menciptakan lingkungan belajar bebas kekerasan tidak boleh berhenti pada kampanye seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan sistem yang berkelanjutan. (ant)