Satgas Bapanas 2025 Kawal Harga Beras Tetap Stabil di Seluruh Indonesia

BELITONGEKSPRES.COM - Komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional semakin ditegaskan lewat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 375 Tahun 2025. Satgas ini menjadi motor pengawasan dan pengendalian harga serta mutu beras di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun berjalan.

Dalam struktur keanggotaan Satgas, tergabung unsur lintas kementerian dan lembaga: Kemenko Bidang Pangan, Kemendagri, Kementan, Kemendag, Bapanas, Satgas Pangan Polri, Perum Bulog, serta pemerintah daerah melalui dinas terkait pangan, perdagangan, pertanian, dan perizinan. Pengawasan difokuskan pada 59 kabupaten/kota di 38 provinsi yang sempat mencatatkan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hasil pantauan terbaru menunjukkan tren penurunan harga beras di sejumlah daerah, berkat kerja koordinatif antara Satgas dan berbagai pemangku kepentingan. Tinjauan lapangan dilakukan di 132 titik pada 90 kabupaten/kota di 20 provinsi, memastikan harga tetap terjaga sesuai ketentuan.

Berdasarkan data pantauan, beras medium di 41 kabupaten/kota dari 13 provinsi kini berada di bawah HET, sementara beras premium di 36 kabupaten/kota juga mencatat hasil serupa. Daerah yang masih menunjukkan harga sedikit di atas HET menjadi prioritas intervensi melalui tambahan stok Bulog dan pengawasan lintas sektor yang lebih ketat.

BACA JUGA:DPR Dukung Usulan Bulog Jadi Kementerian Pangan, Ini Alasannya

BACA JUGA:Bulog Dapat Rp5 Triliun untuk Bangun 100 Gudang Baru

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hasil Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu II Oktober 2025 mencatat 62 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras, namun 197 daerah lainnya menunjukkan penurunan. Angka ini menjadi sinyal positif bahwa upaya pengendalian harga mulai berdampak luas.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan Bulog memperluas intervensi pasar. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan untuk mengarahkan stok SPHP ke titik rawan disparitas harga. Bulog siap memperkuat distribusi di wilayah 3TP agar seluruh masyarakat mendapat beras terjangkau,” ujarnya.

Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bulog menjadi garda depan dalam operasi pasar dan distribusi beras sesuai zonasi HET Bapanas:

• Zona 1: Rp12.500/kg (Jawa, Bali, Lampung, Sumsel, NTB, Sulawesi)
• Zona 2: Rp13.100/kg (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Kalimantan, NTT)
• Zona 3: Rp13.500/kg (Maluku dan Papua)

Intervensi difokuskan di enam provinsi utama, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dengan pendekatan distribusi cepat, terukur, dan tepat sasaran.

Satgas juga menerapkan langkah tegas dan terukur di lapangan, antara lain:

• Pemeriksaan harga di tingkat produsen, distributor, grosir, hingga ritel.
• Penandaan pedagang patuh yang menjual sesuai HET.
• Pemberian teguran tertulis bagi pelanggar dengan tenggat penyesuaian maksimal 7 hari.
• Rekomendasi pencabutan izin usaha jika teguran diabaikan.

Seluruh pelaksanaan lapangan dikoordinasikan oleh Satgas Pangan Polri, sebagai bentuk tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan harga beras nasional sesuai regulasi Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025.

Sebagai BUMN pangan strategis, Bulog berkomitmen menjalankan mandat negara menjaga stabilitas harga, memastikan pasokan aman, dan melindungi daya beli masyarakat. “Kami pastikan Bulog hadir menjaga harga dan pasokan tetap stabil. Stabilitas pangan berarti stabilitas rakyat,” tutup Rizal. (beritasatu)