Pemkab Belitung Anggarkan Rp30,43 Miliar untuk Program Pengentasan Kemiskinan 2026

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung menegaskan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Belitung mengalokasikan dana sebesar Rp30,43 miliar melalui struktur APBD untuk mendukung berbagai program strategis pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Bupati Belitung Djoni Alamsyah menyampaikan bahwa anggaran ini diharapkan menjadi pendorong utama dalam memperkuat program sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga.

“Kami sudah menganggarkan sebanyak Rp30,43 miliar yang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan di tahun 2026,” kata Djoni Alamsyah seperti dikutip dari Antara, Minggu (19/10/2025).

BACA JUGA:Ponton Timah Ilegal Tabrak Kabel Sutet di Perairan Pilang, Satu Pekerja Jadi Korban

Menurut Bupati Djoni, upaya ini merupakan langkah berkelanjutan dari strategi daerah untuk menekan jumlah penduduk miskin dan mempersempit kesenjangan sosial di Kabupaten Belitung. Ia menargetkan angka kemiskinan dapat turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2026 mendatang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung tercatat sebanyak 11.970 orang atau 6,11 persen. Dengan adanya tambahan dukungan anggaran dan program terarah, Pemkab optimistis target penurunan tersebut dapat tercapai.

“Maka dari itu, dengan anggaran yang ada, kami menargetkan angka kemiskinan di Belitung tahun 2026 turun menjadi 4,91 persen,” ujar Bupati Djoni Alamsyah.

Ia menambahkan, keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak hanya diukur dari menurunnya angka statistik, tetapi juga dari meningkatnya taraf hidup masyarakat secara nyata.

BACA JUGA:Dishub Belitung Catat Realisasi Parkir Tepi Jalan 93 Persen, Optimis Capai Target

Oleh karena itu, setiap kegiatan harus diarahkan agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat miskin Kabupaten Belitung di lapangan.

“Kami instruksikan agar organisasi perangkat daerah (OPD) turun langsung ke lapangan, menjangkau kelompok masyarakat miskin, dan memberikan sentuhan program nyata yang bisa meningkatkan taraf hidup mereka,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor -baik antara pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat- dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal.

Program bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, peningkatan keterampilan kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan yang merata akan menjadi fokus utama Pemkab Belitung di tahun mendatang.