Menjaga Nurani di Balik Seragam: Tragedi Brigadir Nurhadi dan Ujian Moral Polri

Reporter: Abdul Hakim |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 19 Oct 2025 - 22:52

Menjaga Nurani di Balik Seragam: Tragedi Brigadir Nurhadi dan Ujian Moral Polri--(Antara)

MATARAM, BELITONGEKSPRES.COM – Malam yang biasanya riuh di Gili Trawangan, Lombok, berubah menjadi sunyi oleh kabar duka. Seorang anggota kepolisian, Brigadir Muhammad Nurhadi, ditemukan meninggal dunia di kolam renang vila tempatnya menginap.

Namun, kematian itu bukan sekadar musibah biasa. Hasil penyelidikan mengungkap adanya dugaan kekerasan yang terjadi sebelum korban menghembuskan napas terakhirnya.

Polisi menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. Dua di antaranya merupakan perwira aktif, Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Ipda Haris Chandra.

Sementara satu lainnya, Misri Puspita Sari, seorang perempuan yang berada di lokasi kejadian, dijerat dengan pasal obstruction of justice karena diduga menghalangi proses penyidikan.

Kasus ini mengguncang publik. Bukan semata karena korban dan pelaku berasal dari institusi yang sama, tetapi karena peristiwa tersebut menohok sisi terdalam dari tubuh Polri: nurani dan moral aparat penegak hukum.

Di tengah upaya keras Polri memulihkan kepercayaan publik pasca berbagai kasus pelanggaran etik dan kekerasan, kematian Brigadir Muhammad Nurhadi menjadi cermin pahit bahwa upaya menjaga integritas belum sepenuhnya berhasil.

Sidang perdana terhadap dua perwira polisi yang menjadi terdakwa dijadwalkan digelar pada 27 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Mataram. Masyarakat menaruh harapan besar agar proses hukum ini tidak hanya berakhir pada vonis, tetapi juga menjadi momentum refleksi moral bagi institusi kepolisian.

Sebab publik tak semata menantikan siapa yang akan dihukum, melainkan menunggu bukti bahwa lembaga penegak hukum masih memiliki nurani dan keberanian untuk membersihkan dirinya sendiri.

Kepercayaan Publik

Kasus Brigadir Muhammad Nurhadi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat berkali-kali dihadapkan pada rentetan kasus yang melibatkan oknum aparat. Mulai dari kekerasan internal, pelanggaran etik, hingga tindak pidana serius yang mencoreng citra kepolisian.

Sesungguhnya, reformasi Polri terus berjalan melalui berbagai langkah konkret. Mulai dari pembaruan kurikulum pendidikan, penguatan sistem pengawasan internal, hingga penerapan kode etik digital yang mengikat seluruh anggota. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen institusi untuk berbenah.

Tapi, kasus Nurhadi kembali menegaskan satu hal penting: moral kelembagaan tidak diukur dari banyaknya aturan atau program reformasi, melainkan dari konsistensi perilaku para anggota di lapangan --tempat kepercayaan publik diuji dan dibangun kembali setiap hari.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, dalam kunjungan resesnya di Mataram pada awal Oktober lalu, menegaskan bahwa proses hukum terhadap dua perwira polisi dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nurhadi berjalan sesuai prosedur.

menjaga nurani di balik seragam: tragedi brigadir nurhadi dan ujian moral polri                            mataram, belitongekspres.com – malam yang biasanya riuh di gili trawangan, lombok, berubah menjadi sunyi oleh kabar duka. seorang anggota kepolisian, brigadir muhammad nurhadi, ditemukan meninggal dunia di kolam renang vila tempatnya menginap.
namun, kematian itu bukan sekadar musibah biasa. hasil penyelidikan mengungkap adanya dugaan kekerasan yang terjadi sebelum korban menghembuskan napas terakhirnya.
polisi menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. dua di antaranya merupakan perwira aktif, kompol i made yogi purusa utama dan ipda haris chandra. 
sementara satu lainnya, misri puspita sari, seorang perempuan yang berada di lokasi kejadian, dijerat dengan pasal obstruction of justice karena diduga menghalangi proses penyidikan.
kasus ini mengguncang publik. bukan semata karena korban dan pelaku berasal dari institusi yang sama, tetapi karena peristiwa tersebut menohok sisi terdalam dari tubuh polri: nurani dan moral aparat penegak hukum.
di tengah upaya keras polri memulihkan kepercayaan publik pasca berbagai kasus pelanggaran etik dan kekerasan, kematian brigadir muhammad nurhadi menjadi cermin pahit bahwa upaya menjaga integritas belum sepenuhnya berhasil.
sidang perdana terhadap dua perwira polisi yang menjadi terdakwa dijadwalkan digelar pada 27 oktober 2025 di pengadilan negeri mataram. masyarakat menaruh harapan besar agar proses hukum ini tidak hanya berakhir pada vonis, tetapi juga menjadi momentum refleksi moral bagi institusi kepolisian.
sebab publik tak semata menantikan siapa yang akan dihukum, melainkan menunggu bukti bahwa lembaga penegak hukum masih memiliki nurani dan keberanian untuk membersihkan dirinya sendiri.
kepercayaan publik
kasus brigadir muhammad nurhadi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat berkali-kali dihadapkan pada rentetan kasus yang melibatkan oknum aparat. mulai dari kekerasan internal, pelanggaran etik, hingga tindak pidana serius yang mencoreng citra kepolisian.
baca juga:wajah baru tni satu tahun di bawah kepemimpinan prabowo
sesungguhnya, reformasi polri terus berjalan melalui berbagai langkah konkret. mulai dari pembaruan kurikulum pendidikan, penguatan sistem pengawasan internal, hingga penerapan kode etik digital yang mengikat seluruh anggota. langkah-langkah ini menunjukkan komitmen institusi untuk berbenah.
tapi, kasus nurhadi kembali menegaskan satu hal penting: moral kelembagaan tidak diukur dari banyaknya aturan atau program reformasi, melainkan dari konsistensi perilaku para anggota di lapangan --tempat kepercayaan publik diuji dan dibangun kembali setiap hari.
wakil ketua komisi iii dpr ri, sari yuliati, dalam kunjungan resesnya di mataram pada awal oktober lalu, menegaskan bahwa proses hukum terhadap dua perwira polisi dalam kasus kematian brigadir muhammad nurhadi berjalan sesuai prosedur. 
ia memberikan apresiasi kepada tim penyidik dan jaksa yang dinilai telah bekerja berdasarkan standar operasional prosedur (sop). namun, ia menekankan bahwa kepatuhan administratif bukanlah akhir dari keadilan --itu baru langkah awal menuju kebenaran sejati.
sari menegaskan, ketika penegak hukum justru menjadi bagian dari pelanggaran hukum, luka yang muncul tidak lagi bersifat personal, melainkan institusional. sebab masyarakat yang selama ini menaruh kepercayaan kepada aparat sebagai pelindung dan pengayom, kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa pelindung itu bisa juga menjadi pelaku.
kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar bagi lembaga penegak hukum. namun modal itu sangat rapuh; ia bisa runtuh hanya karena segelintir orang yang kehilangan kendali moral dan melupakan makna sejati dari seragam yang mereka kenakan.
bagi masyarakat biasa, polisi bukan sekadar penegak hukum, melainkan juga panutan moral dan penjaga nurani publik. seragam bhayangkara tidak hanya melambangkan kewenangan dan kekuasaan, tetapi juga menyiratkan harapan --bahwa di baliknya ada sosok yang menjaga rasa aman, keadilan, dan kemanusiaan.
namun, ketika seorang polisi justru kehilangan nyawa di tangan sesama aparat, muncul pertanyaan mendasar di benak publik: apa yang terjadi dengan nilai-nilai luhur yang dahulu diikrarkan dalam tribrata dan catur prasetya?
baca juga:membina generasi alpha di era digital: menuntun anak di tengah dunia layar
pertanyaan itu bukan sekadar gugatan terhadap individu pelaku, tetapi juga panggilan bagi seluruh institusi kepolisian untuk menengok kembali jati dirinya. apakah masih berpijak pada nurani dan pengabdian, atau telah terjebak dalam bayang-bayang kekuasaan tanpa arah moral.
polda nusa tenggara barat (ntb) menegaskan bahwa proses penyidikan atas kematian brigadir muhammad nurhadi dilakukan dengan penuh keseriusan dan keterbukaan. namun bagi publik, keadilan sejati tidak berhenti pada tuntasnya proses hukum.
menjaga nurani
tragedi kematian brigadir muhammad nurhadi semestinya menjadi momentum reflektif bagi seluruh lembaga penegak hukum di indonesia. peristiwa ini mengingatkan bahwa hukum tanpa moral hanya akan menumbuhkan rasa takut, bukan keadilan.
sebaliknya, moral tanpa keberanian hukum hanyalah wacana tanpa makna. keduanya harus berjalan beriringan, saling menopang, agar penegakan hukum benar-benar berpihak pada kemanusiaan.
dalam konteks kelembagaan, terdapat tiga langkah penting yang perlu diperkuat.
pertama, pembinaan etika yang tidak berhenti di ruang akademi kepolisian, melainkan menjadi budaya hidup di setiap jenjang komando. etika bukan sekadar teori yang dihafal, tetapi harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari --bagaimana aparat memperlakukan masyarakat, rekan kerja, dan bahkan kekuasaan yang mereka emban.
kedua, perlunya pengawasan yang independen dan berani. pengawasan internal semata tidak cukup untuk menjamin objektivitas. dibutuhkan mekanisme partisipatif yang melibatkan publik, akademisi, dan lembaga independen agar kontrol terhadap kekuasaan tidak berhenti di meja internal institusi.
ketiga, keberanian untuk mengakui kesalahan. transparansi bukan kelemahan, melainkan kekuatan moral. di era keterbukaan informasi, kejujuran institusi dalam menindak pelanggaran justru menjadi pondasi utama untuk memulihkan kepercayaan publik yang retak.
baca juga:menapaki era baru administrasi pajak
menjaga nurani berarti menjaga makna sejati dari seragam: mengabdi dengan hati, bukan sekadar menjalankan kewenangan.
ada hal yang jauh lebih mendasar: keberanian institusi untuk menatap cermin, mengakui kelemahan yang tersembunyi di balik seragam, dan memperbaiki kultur dari dalam tubuhnya sendiri. sebab, kepercayaan masyarakat tidak tumbuh dari prosedur hukum, melainkan dari kejujuran moral dalam menegakkannya.
di sinilah letak ujian terbesar bagi polri hari ini --bukan sekadar menuntaskan perkara, tetapi memulihkan kepercayaan publik yang terluka. sebab, kepercayaan adalah fondasi yang rapuh: sekali hilang, membangunnya kembali membutuhkan keberanian, waktu, dan ketulusan yang luar biasa.
sesungguhnya, polri memiliki modal besar untuk membangun kembali kepercayaan publik. di berbagai pelosok negeri, banyak anggota kepolisian yang bekerja dengan integritas dan pengabdian tulus, rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keselamatan demi menjaga keamanan masyarakat.
mereka yang bekerja dalam diam sering kali tak terlihat, tertutup oleh sorotan terhadap segelintir oknum yang menyalahgunakan kewenangan. padahal, satu tindakan buruk dari segelintir orang dapat merusak citra seluruh institusi dan menimbulkan luka kepercayaan yang dalam di hati publik.
karena itu, reformasi moral di tubuh polri bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. polisi tidak cukup hanya menjadi penegak hukum; mereka juga harus tampil sebagai teladan nilai dan penjaga nurani bangsa. sebab, hukum tanpa jiwa akan kehilangan arah, dan penegak hukum tanpa moral akan kehilangan legitimasi.
kasus brigadir muhammad nurhadi menjadi pengingat keras bahwa profesionalisme tanpa moral hanyalah topeng kekuasaan. keadilan sejati tidak berhenti pada hukuman bagi pelaku, tetapi pada tumbuhnya kesadaran kolektif agar tragedi serupa tidak pernah terulang.
ke depan, polri perlu memperkuat sistem integritas di setiap lini, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, hingga evaluasi karier. integritas harus menjadi syarat utama pengabdian, bukan sekadar formalitas administratif.
baca juga:menelaah tren 'doom spending' gen z sebagai motor penggerak ekonomi
selain itu, kolaborasi dengan media, akademisi, dan masyarakat sipil perlu diperkuat untuk membuka ruang diskusi publik tentang etika dan tanggung jawab moral aparat penegak hukum. 
dari sanalah, kepercayaan yang sempat runtuh bisa perlahan dibangun kembali --dengan keteladanan, keterbukaan, dan keberanian untuk berbenah dari dalam.
pada akhirnya, publik tidak hanya menanti putusan sidang di mataram, tetapi juga perubahan sikap dan budaya di tubuh kepolisian. sebab yang rusak bukan semata struktur hukum, melainkan ruh kepercayaan yang menjadi dasar hubungan antara masyarakat dan aparat. dan ruh itu hanya dapat disembuhkan dengan moralitas yang jujur serta keberanian untuk berubah.
keadilan mungkin dapat ditegakkan melalui pasal dan vonis, tetapi nurani hanya bisa dipulihkan lewat kesadaran. bila tragedi di gili trawangan menjadi titik awal refleksi dan pembenahan, maka kematian brigadir muhammad nurhadi tidak akan berakhir sebagai kabar duka semata.
ia akan hidup sebagai pengingat abadi, bahwa kekuasaan tanpa kendali nurani adalah ancaman terbesar bagi hukum, kemanusiaan, dan negara hukum itu sendiri. (antara)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 20 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan