KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji, Bos Himpuh dan AMPHURI Diperiksa

BELITONGEKSPRES.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024. Pada Rabu 1 Oktober, penyidik KPK kembali memeriksa dua pimpinan asosiasi travel haji, yaitu Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Muhammad Firman Taufik serta Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) Firman M Nur.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia menyebut penyidik sedang memfokuskan penyidikan pada para saksi dari asosiasi dan agen travel haji. 

Fokus utamanya adalah menelusuri jumlah kuota haji khusus yang diterima asosiasi, besaran pembayaran kuota dari masing-masing agen, hingga dugaan aliran dana ke oknum di Kementerian Agama.

Menurut Asep, penyidik ingin memastikan berapa jumlah kuota yang diterima tiap agen travel, bagaimana mekanisme pembayaran, serta siapa pihak yang memberikan kuota tersebut. Semua detail itu penting untuk mengungkap jalur aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

BACA JUGA:Indonesia Dapat Kuota Haji 221.000 untuk 2026, Pembagian ke Provinsi Segera Dimulai

BACA JUGA:Kemenhaj Atur Ulang Kuota Haji, Masa Tunggu Rata 26–27 Tahun

Sebelumnya, KPK mengungkap sejumlah agen travel haji dan umrah sudah mulai mengembalikan dana yang diduga hasil korupsi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pengembalian dana juga dilakukan oleh agen-agen yang tergabung dalam Himpuh. Hal ini dianggap sebagai langkah positif meski proses hukum tetap berjalan.

Himpuh sendiri merupakan organisasi resmi yang menaungi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) berizin Kementerian Agama. 

KPK menegaskan akan terus memeriksa para pihak terkait untuk memastikan dugaan penyalahgunaan kuota haji tambahan dapat diungkap secara tuntas. (beritasatu)