Kemensos Akan Periksa 12 Juta Penerima Bansos Salah Sasaran

BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) RI berencana melakukan pemeriksaan langsung terhadap 12 juta penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang terbukti tidak tepat sasaran di berbagai daerah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh.

Sebagai langkah lanjutan, Kemensos akan mengerahkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendatangi satu per satu penerima bansos yang dinilai tidak memenuhi kriteria. Proses ini dilakukan guna memastikan data benar-benar akurat sebelum pengalihan bantuan kepada keluarga yang lebih berhak.

Saifullah menyebutkan temuan dari 12 juta data tersebut cukup mengejutkan. Ada penerima yang ternyata bermain judi online, hingga mereka yang memiliki pekerjaan mapan seperti pegawai BUMN, dokter, pengacara, anggota TNI, Polri, maupun profesi lain. Ia menegaskan, status penerima manfaat yang tidak layak akan segera dicabut setelah pendalaman data selesai.

Namun, bagi penerima bansos yang masih benar-benar membutuhkan tetapi terjerat judi online, Kemensos akan memberikan satu kesempatan terakhir. Jika kembali melanggar, hak mereka untuk mendapatkan bantuan akan dicabut permanen.

BACA JUGA:Nadiem Makarim Ajukan Praperadilan di PN Jaksel, Sidang Perdana 3 Oktober 2025

BACA JUGA:KPK Gandeng PPATK Selidiki Juru Simpan Uang Kasus Kuota Haji

Dalam pemeriksaan data, Kemensos menemukan tiga jenis kesalahan, yaitu inclusion error ketika penerima tidak layak justru masuk daftar, exclusion error ketika warga yang layak justru tidak terdata, serta data penerima dengan NIK yang tidak aktif atau fiktif.

Untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, pemerintah melakukan serangkaian langkah korektif. Di antaranya, pengalihan bantuan PKH dan sembako kepada lebih dari 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada triwulan II dan III 2025, pengalihan 9,5 juta penerima Bantuan Iuran (PBI) JK, serta pencoretan 628 ribu KPM yang terindikasi bermain judi online. 

Selain itu, 138 ribu KPM dengan profesi mapan seperti ASN, TNI, Polri, anggota DPR/DPRD, dan pegawai BUMN juga akan dialihkan bantuannya. Kemensos juga mencatat sebanyak 7.854 KPM sudah lulus graduasi dan 548 KPM mengundurkan diri secara sukarela.

Mensos menegaskan seluruh temuan akan ditindaklanjuti demi memastikan bantuan sosial benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. (ant)