Kemenpora Ambil Alih Hosting Fee MotoGP Mandalika

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah menegaskan bahwa transisi kewenangan pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2025 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berlangsung sesuai ketentuan dan tanpa hambatan. 

Kepastian ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, usai memimpin rapat koordinasi persiapan MotoGP Mandalika 2025 di Jakarta.

Warsito menjelaskan kehadiran Kemenko PMK sangat penting sebagai koordinator agar seluruh proses administrasi dan tata kelola anggaran berjalan rapi. Menurutnya, sukses penyelenggaraan harus diikuti sukses administrasi, prestasi, dan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan keputusan pemerintah, biaya hosting fee MotoGP Mandalika 2025 dialihkan ke Kemenpora melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dengan skema cost sharing. APBN menanggung hosting fee melalui Kemenpora, sedangkan biaya operasional tetap menjadi tanggung jawab Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan Mandalika.

BACA JUGA:Kunjungan Wisman ke Indonesia Tembus 8,5 Juta orang, Tren Pariwisata Nasional Naik 10 Persen

BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Dana MBG Tak Terserap Akan Dialihkan ke Bansos Beras 10 Kg

Asisten Deputi Olahraga Profesional Kemenpora, Yusup Suparman, menegaskan bahwa pengalihan ini merupakan usulan ITDC untuk memperkuat peran Kemenpora sebagai leading sector industri olahraga profesional. 

Skema ini juga selaras dengan mandat Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta Perpres Nomor 187 Tahun 2024.

Dalam laporannya, ITDC menyebut persiapan MotoGP Mandalika 2025 telah mencapai 98 persen. Gubernur Nusa Tenggara Barat memastikan kesiapan daerah sebagai tuan rumah dengan kondisi yang kondusif dan komunikasi intensif bersama Dorna selaku penyelenggara MotoGP internasional.

Ajang MotoGP Mandalika 2025 dijadwalkan berlangsung 3–5 Oktober mendatang. Dengan sisa waktu persiapan kurang dari tiga minggu, pemerintah menargetkan gelaran ini tak hanya sukses sebagai sportainment, tetapi juga membawa dampak ekonomi nyata bagi masyarakat NTB.

BACA JUGA:Stimulus Ekonomi 8+4+5 Dinilai Belum Sentuh Kelas Menengah

BACA JUGA:Tips Sukses Investasi Kripto: Cara Mengelola Risiko dan Meraih Keuntungan Maksimal

Selain Kemenko PMK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga berperan aktif menyelaraskan pembiayaan, infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif dengan aspek kepemudaan, olahraga, serta tata kelola administrasi. 

Rapat koordinasi ini turut diikuti secara daring oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, serta Sekretariat Kabinet. (ant)