Tambang Timah Ilegal di Babel Jadi Sorotan, Pemerintah Siapkan Langkah Strategis

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 14 Sep 2025 - 22:38

Penertiban: PT Timah Tbk bersama Polres Bangka Barat saat menertibkan tambang ilegal di perairan laut Cupat, Kecamatan Parittiga, Sabtu (23/8/2025) lalu-Istimewa-

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM – Persoalan tambang timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Negeri Serumpun Sebalai menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Pemerintah pusat menegaskan keseriusannya dengan menyiapkan langkah strategis untuk membenahi tata kelola sumber daya alam, terutama timah. Sebab, selama ini kerap menjadi sumber masalah sekaligus potensi besar bagi kemakmuran bangsa.

Langkah ini diperlihatkan secara nyata melalui rapat lintas kementerian yang dipimpin langsung Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Sjafrie Sjamsoeddin.

Pertemuan penting itu berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025), dengan agenda utama merancang regulasi tata kelola pertambangan timah yang sesuai amanat konstitusi.

Rapat DPN Bahas Tata Kelola Timah

Berdasarkan siaran pers resmi yang dikutip dari ANTARA Minggu (14/9/2025), rapat tersebut menghadirkan pejabat tinggi lintas kementerian dan lembaga.

Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Wennas Inkiriwang, menjelaskan pertemuan dimulai dengan paparan Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, mengenai kondisi aktual sektor pertimahan.

Restu menekankan bahwa produksi perusahaan belum optimal akibat maraknya praktik penambangan ilegal. Ia juga menawarkan dua opsi kebijakan strategis yang bisa ditempuh: penertiban penambangan liar serta langkah penataan tata kelola pertambangan yang lebih menyeluruh.

Paparan itu kemudian dilanjutkan dengan pandangan sejumlah menteri. Antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemudian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, hingga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Industri Mineral, Brian Yuliarto.

Menurut Brigjen Frega, rapat tersebut digelar secara tertutup dengan tujuan menghasilkan rekomendasi strategis untuk Presiden Prabowo Subianto terkait tata kelola timah yang lebih adil, transparan, dan menguntungkan negara.

“Dengan langkah strategis ini, produksi PT Timah diharapkan bisa terus ditingkatkan, baik dalam konteks hilirisasi maupun peningkatan ekspor, demi mendukung kemakmuran bangsa,” ujar Frega.

tambang timah ilegal di babel jadi sorotan, pemerintah siapkan langkah strategis                            jakarta, belitongekspres.com – persoalan tambang timah ilegal di provinsi kepulauan bangka belitung (babel), negeri serumpun sebalai menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
pemerintah pusat menegaskan keseriusannya dengan menyiapkan langkah strategis untuk membenahi tata kelola sumber daya alam, terutama timah. sebab, selama ini kerap menjadi sumber masalah sekaligus potensi besar bagi kemakmuran bangsa.
langkah ini diperlihatkan secara nyata melalui rapat lintas kementerian yang dipimpin langsung menteri pertahanan (menhan) sekaligus ketua harian dewan pertahanan nasional (dpn), sjafrie sjamsoeddin.
pertemuan penting itu berlangsung di kantor kementerian pertahanan (kemhan), jakarta pusat, kamis (11/9/2025), dengan agenda utama merancang regulasi tata kelola pertambangan timah yang sesuai amanat konstitusi.
rapat dpn bahas tata kelola timah
berdasarkan siaran pers resmi yang dikutip dari antara minggu (14/9/2025), rapat tersebut menghadirkan pejabat tinggi lintas kementerian dan lembaga.
baca juga:dpn bahas tata kelola timah: bahlil minta libatkan masyarakat
karo infohan setjen kemhan, brigjen tni frega wennas inkiriwang, menjelaskan pertemuan dimulai dengan paparan direktur utama pt timah tbk, restu widiyantoro, mengenai kondisi aktual sektor pertimahan.
restu menekankan bahwa produksi perusahaan belum optimal akibat maraknya praktik penambangan ilegal. ia juga menawarkan dua opsi kebijakan strategis yang bisa ditempuh: penertiban penambangan liar serta langkah penataan tata kelola pertambangan yang lebih menyeluruh.
paparan itu kemudian dilanjutkan dengan pandangan sejumlah menteri. antara lain, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia, menteri keuangan purbaya yudhi sadewa.
kemudian, menteri imigrasi dan pemasyarakatan agus andrianto, hingga menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang juga menjabat sebagai kepala badan industri mineral, brian yuliarto.
menurut brigjen frega, rapat tersebut digelar secara tertutup dengan tujuan menghasilkan rekomendasi strategis untuk presiden prabowo subianto terkait tata kelola timah yang lebih adil, transparan, dan menguntungkan negara.
baca juga:penyelundupan timah asal babel ke thailand: nahkoda kapal jadi tersangka
“dengan langkah strategis ini, produksi pt timah diharapkan bisa terus ditingkatkan, baik dalam konteks hilirisasi maupun peningkatan ekspor, demi mendukung kemakmuran bangsa,” ujar frega.
bahlil dorong keterlibatan masyarakat
sorotan besar juga datang dari menteri esdm bahlil lahadalia yang menegaskan bahwa tata kelola timah tidak boleh hanya berpihak pada korporasi besar, tetapi harus melibatkan masyarakat lokal.
dalam keterangannya usai rapat, bahlil menyampaikan bahwa pt timah memang menjadi pemain utama dengan menguasai 89 persen izin usaha pertambangan (iup) timah di bangka belitung.
namun, ia menekankan perlunya ruang yang jelas bagi koperasi, umkm, dan pelaku ekonomi lokal agar manfaat pertambangan dapat dirasakan secara merata.
menurut bahlil, yang pertama adalah menata pt timah agar kuat, sehingga bisa benar-benar menjadi tulang punggung sektor pertimahan nasional. tapi di sisi lain, implementasinya harus melibatkan masyarakat.
baca juga:kasus korupsi timah: divonis 14 tahun, hendry lie ajukan kasasi
"koperasi, umkm, hingga pelaku usaha lokal di babel perlu diberdayakan, tentu dengan tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan,” tegas bahlil.
ia menambahkan, tata kelola timah yang berpihak pada masyarakat akan menciptakan dampak ganda: memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga stabilitas sosial di wilayah tambang.
sorotan bea cukai, tka, hingga logam tanah jarang
selain masalah tambang ilegal, rapat dpn juga menyinggung sejumlah isu lain yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan.
menteri keuangan purbaya yudhi sadewa menyoroti adanya praktik ilegal yang berkaitan dengan bea cukai, terutama penyelundupan timah yang merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
di sisi lain, menteri imigrasi dan pemasyarakatan agus andrianto menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap tenaga kerja asing (tka) di sektor pertambangan.
baca juga:kasus penyelundupan timah kembali terkuak, terus lolos keluar babel
menurut agus andrianto, regulasi yang tegas diperlukan agar keberadaan tka tidak menimbulkan masalah hukum maupun sosial di masyarakat.
sementara itu, menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sekaligus kepala badan industri mineral, brian yuliarto, menyoroti aspek strategis timah sebagai salah satu logam tanah jarang (rare earth).
timah, menurutnya, memiliki peran vital dalam industri teknologi global, mulai dari produksi perangkat elektronik hingga energi baru terbarukan.
“timah adalah komoditas strategis. dengan tata kelola yang tepat, indonesia, khususnya bangka belitung, bisa memperkuat posisinya sebagai produsen utama dunia. potensi hilirisasi timah juga sangat besar untuk mendukung kemandirian energi dan daya saing industri nasional,” jelas brian.
baca juga:desa wisata & tambang timah harus berdampingan demi ekonomi berkelanjutan di babel
tiga pilar strategi pemerintah
dari rangkaian pembahasan rapat, muncul tiga pilar utama yang menjadi fokus pemerintah: penertiban tambang ilegal, penguatan pt timah sebagai pemain utama, serta pelibatan masyarakat lokal.
penertiban tambang ilegal dipandang penting karena aktivitas ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.
penguatan pt timah diharapkan menjadikan perusahaan tersebut lebih kompetitif, transparan, dan mampu menjalankan hilirisasi produk timah.
sedangkan pelibatan masyarakat lokal diyakini dapat menciptakan pemerataan ekonomi serta meningkatkan rasa memiliki terhadap sumber daya alam yang ada.
strategi tersebut juga dinilai akan memperkuat posisi indonesia di pasar global. dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, timah dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
baca juga:masyarakat babel diminta tak terprovokasi hoaks soal satgas timah
timah sebagai isu ekonomi dan pertahanan
rapat dpn menegaskan bahwa persoalan timah bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan pertahanan dan keamanan negara. sebagai mineral strategis, timah memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas industri nasional, teknologi, hingga energi masa depan.
panglima tni jenderal agus subiyanto, kepala bin m. herindra, serta jajaran kepala staf tiga matra tni yang turut hadir dalam rapat memberi dukungan penuh terhadap langkah pemerintah.
keterlibatan unsur pertahanan dan intelijen menunjukkan bahwa pengelolaan timah dianggap sebagai bagian penting dari kedaulatan nasional.
harapan untuk kesejahteraan rakyat
di ujung rapat, pemerintah menegaskan komitmennya agar tata kelola timah benar-benar berpihak pada rakyat. presiden prabowo subianto nantinya akan menerima rekomendasi resmi dari dpn untuk menetapkan kebijakan strategis terkait pengelolaan timah di babel.
baca juga:pt timah & gubernur babel sepakat: satgas tambang timah harus lindungi rakyat
“timah adalah aset bangsa. karena itu, tata kelolanya harus berpihak pada kepentingan rakyat dan negara. kita ingin manfaat timah benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas bahlil.
dengan langkah ini, harapan besar muncul agar pertambangan timah indonesia tidak lagi menjadi sumber masalah, melainkan menjadi pilar kedaulatan ekonomi, penguatan industri nasional, dan kesejahteraan masyarakat luas.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 15 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan