DPN Bahas Tata Kelola Timah: Bahlil Minta Libatkan Masyarakat

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM – Tata kelola timah terus menjadi sorotan nasional. Dalam rapat Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang digelar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (11/9/2025), isu pengamanan dan penertiban sumber daya alam, khususnya sektor pertimahan, dibahas secara mendalam.

Rapat penting ini diwarnai dengan dorongan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar pengelolaan timah tidak hanya terfokus pada korporasi besar, melainkan juga melibatkan masyarakat secara langsung.

Rapat Strategis Bahas Timah Babel

Rapat DPN dipimpin langsung Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Harian DPN, dengan didampingi Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebagai Sekretaris DPN.

BACA JUGA:Penyelundupan Timah Asal Babel ke Thailand: Nahkoda Kapal Jadi Tersangka

Hadir pula jajaran penting, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, serta kepala staf dari tiga matra TNI.

Tak hanya unsur pertahanan dan intelijen, rapat ini juga diikuti sejumlah menteri strategis, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Dari sisi industri, hadir pula Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro.

Rapat dimulai dengan paparan Dirut PT Timah mengenai kondisi terkini pertambangan timah, termasuk dinamika yang terjadi di Bangka Belitung (Babel).

Restu mengungkapkan, maraknya penambangan ilegal membuat produksi perusahaan belum bisa optimal. Ia menyampaikan dua usulan strategis, yakni penertiban penambangan liar dan penataan tata kelola pertambangan agar lebih terintegrasi.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Timah: Divonis 14 Tahun, Hendry Lie Ajukan Kasasi

Bahlil: Tata Kelola Harus Libatkan Masyarakat

Menjawab pertanyaan wartawan usai rapat, Bahlil menegaskan bahwa tata kelola sumber daya alam, khususnya timah, harus diarahkan pada penguatan PT Timah sebagai perusahaan utama.

Hal itu sejalan dengan fakta bahwa 89 persen dari total izin usaha pertambangan (IUP) timah di Bangka Belitung berada di bawah kendali PT Timah.

“Yang pertama adalah menata PT Timah agar kuat, sehingga bisa benar-benar menjadi tulang punggung sektor pertimahan nasional,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dilansir dari Antara.